Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia VS PTPN II - Sengketa Tanah di Sumatera Utara

Analisa Ekonomi Proyek-proyek Pertanian seri edisi dalam pembangunan

Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka - Yogyakarta Special Region In Figures 1996

Badan Manusia Dalam Cahaya Psikologi Fenomenologis

Petunjuk Kerja Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik

Informasi Hukum Pertanahan Yang Berkaitan Dengan Hak Tanggungan

Irian Jaya Dalam Angka - Irian Jaya in Figures 1995

Standarisasi Spesifikasi Teknis Pengukuran Kerangka Dasar Kadastral

Himpunan Pidato Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002

Capita Selecta : Perkotaan, Pertanahan, Komputerisasi - Membantu Beberapa Negara Memberantas Korupsi : Peran Bank Dunia (Manajemen Stress)

Kabupaten Sleman Dalam Angka - Sleman Regency In Figure 2010

Irian Jaya Dalam Angka - Irian Jaya in Figures 1993

Irian Jaya Dalam Angka - Irian Jaya in Figures 1992

Irian Jaya Dalam Angka - Irian Jaya in Figures 1994

Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan

JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.

KAJIAN TENTANG STATUS PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH TIMBUL DI PANTAI SINE DESA KALIBATUR KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

UJI KETELITIAN RUBBER SHEETING DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK AUTODESK MAP 2004

PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

APLIKASI AUTODESK MAP 2004 DAN MICROSOFT EXCEL 2003 UNTUK PEMETAAN NILAI TANAH BERBASIS HARGA PASAR DI KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN