FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SEPIL WANITA PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVTNSI SULAWESI TENGGARA

PELAKSANAAN IZIN LOKASI SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1999 DI KANTOR PERTANAHAN XABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENDAFTARANPENINGKATAN HAK DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALNOMOR 6TAHUN 1998 DIKELURAHAN A1RPUTHI KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK MENURUT KEPUTUSAN MIENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

IMPLIKASI PROGRAM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur)

UJI KETELITIAN PENGUKURAN BMAFIG TANAII MENGGUNAKAFI GNSS DENGATI METODN REAI TIME PRECISE POINT POSITIONING

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG PERTANAHAN(Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

ANALISIS STRATEGI PEMANFAATAN PRIVATE CLOUD UNTUK EFISIENSI PROGRAM KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ANIMO MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI AMPUNG (Studi di Desa Gedong Tataan dan Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan)

KAJIAN KINERJA PETUGAS UKUR MENUJU REFORMASI BIROKRASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat)

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1998 PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH

Irian Jaya Dalam Angka 1991

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO

URBANISASI, ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN DAN KEHILANGAN PRODUKSI PERTANIAN DI WILAYAH KOTA DAN PINGGIRAN KOTA YOGYAKARTA

Evaluasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di Badan Petanahan Nasional.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Tentang Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi di Kantor Wilayah BPN Prop.Banten).

Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Tentang Badan-badan Peradilan di Indonesia

Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum