Teori-Teori Politik 1 Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya

Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer : Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris

Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF YANG DIKUASAI BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM) DI KAB.DATI II DEMAK

PENGARUH LATIHAN JABATAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN.

PENGARUH PENETAPAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.2 TAHUN 1992 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

KESIAPAN APARAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN PERALATAN TEKNIS DALAM PROSES KELANCARAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6/1994 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.

Himpunan Beberapa Kebijaksanaan Pemerintah Penunjang Kegiatan Pembangunan Pertanahan dan Transmigrasi

PERANAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM OPTIMALISASI PENGGUNAAN KOMPUTER PADA SISTEM PELAYANAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT.

EVALUASI SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN KAITANNYA DENGAN INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1996 DI KODYA DATI II UJUNG PANDANG.

Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional

STUDI TENTANG KASUS-KASUS PERTANAHAN YANG DILAPORKAN KE BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT.

PENGARUH PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DATI II GUNUNG KIDUL.

PROFIL PETANI PESERTA TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI (TRI) DI WILAYAH KECAMATAN BABADAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONOROGO.

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN.

EVALUASI PELAKSANAAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

STUDI PETA-PETA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. SUMUT