Akuntansi Untuk Badan Usaha Koperasi

Penyediaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan/Transmigrasi - Bagian Kedua

Seminar Pembinaan Profesi Hukum

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 1 tentang Kompetensi/ Kewenangan Pengadilan

Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah

Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan)

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 - Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah

Penanaman Modal

Rumusan Hasil Rapat Kerja Badan Pertanahan Nasional 1992

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

Teori-Teori Politik 1 Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya

Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer : Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris

Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF YANG DIKUASAI BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM) DI KAB.DATI II DEMAK

PENGARUH LATIHAN JABATAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN.

PENGARUH PENETAPAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.2 TAHUN 1992 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

KESIAPAN APARAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN PERALATAN TEKNIS DALAM PROSES KELANCARAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6/1994 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.