Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Tahun 2013

Himpunan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Tahun 2014-2014

BIBLIOGRAFI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR;2 PELITA II MEI 1977

BIBLIOGRAFI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 14-PELITA III MARET 1983

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 70-VI-1990 Tentang Kebendaharawan Dan Penyelenggaraan Tata Pembukuan Bendaharawan Rutin/Proyek Dalam Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan Di Lingkungan BPN RI

Kliping Surat Kabar Harian: Kepemimpinan & Kemiskinan Edisi April- Juni 2007

Lokakarya Penggunaan Konsolidasi Tanah dalam Pembangunan Perkotaan

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Tahun 1988

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan 1995

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Tahun 1991

KEPPRES 14A-1980 Setelah Disempurnakan Dengan KEPPRES 18-1981 tentang Pelaksanaan APBN Beserta Penjelasan & Lampiran

Himpunan Peraturan Perundangan Pendaftaran Tanah

yayasan Dana Landreform

pendidikan tinggi pertanahan di lingkungan akntor menteri negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah )

Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka - Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures 2000

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

Prosiding Seminar Nasional Peranan Geografi Dalam Mendukung Kedaulatan Pangan