URGENSI PENGUATAN HAK ATAS TANAH DRUWE DESA DI DESA BELANCAN KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

PERAN SENSUS PERTANAHA DALAMPERCEPATAN PENDAFTRANTANA SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA TANGERANG SELATAN

ANALISIS PEMGUASAAN,PEMILIKAN, PENGGUANAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KELURAHAN BINTARORE, KECAMTAN UJUNG BULU, KABUPATEN BULUKAMBA

Gerakan Gemi Nastiti Ngati-Ati

Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita

Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak

Menteri Agraria Dan tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tetang Pedoman Pengembangan kawasan Berorientasi Transit

Simposium Sejarah Hukum

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TERLANTAR BERBASIS WEB DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kep.BPN No.3 tahun 1997 Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah.

Buku Pegangan Petugas Ukur - Materi Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral

Optimalisasi Pelayanan Peralihan Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar(STudi Terhadap peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor I Tahun 2010 tentang Standar pelayanan dan Pengaturan pertanahan)

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO

EVALUASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERLUASAN RUMAH SAKTT UMUM DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSIJAWA TENGAH

KINERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU UTARA PROPINSI MALUKU

EVALUASI PELAKSANAAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Studi Tentang Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan

Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sederhana Dan Rumah Sangat Sederhana Di Kota Jambi Provinsi Jambi Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997