PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI TANAH TERINDIKASI ABSENTEE DALAM MENDUKUNG KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH (Studi di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

IMPLEMENTASI KEPPRES NOMOR 34 TAHUN 2003 PADA BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN

IMPLIKASI PENGKLAIMAN KEMBALI TANAH NEGARA YANG BERASAL DARI TANAH ULAYAT TERHADAP PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA

SINKRONISASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DENGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DALAM PENANGANAN TANAH KOSONG DAN TANAH TERLANTAR

PENGUASAAN HAK ATAS TANAH PERMUKIMAN DI DAERAH SEMPADAN SUNGAI KEDUKAN DI KELURAHAN 5 ULU, KECAMATAN SEBERANG ULU I, KOTA PALEMBANG

Hukum Anggaran Negara

Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria

Dasar-Dasar Ilmu Administrasi

Ilmu Tanah

Indeks Al-Qur'an (Cara Mencari Ayat A

Kepemimpinan Dalam Manajemen

Kepemimpinan Dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku

Konsultasi Teknis Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah Seluruh Indonesia - di Cipayung Tanggal 10-13 Desember 1991

Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan UU No.15 tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakayat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Latar Belakang Beserta Proses Pembentukannya

Laporan Penelitian Konsolidasi Tanah - Tanah Adat/Ulayat Untuk Perkebunan Pola Kemitraan di Propinsi Sumatera Selatan

Penataan Lahan Usaha PK-5 - Ketertiban vs Kelangsungan Hidup

Posisi Tanah Ulayat Menurut Hukum Nasional