Hukum Pertambangan mineral & Batubara

Nocturnal Kebahagiaanku Ada Di Kamu

Berjumpa Nabi Malaikat Di Dalam Tidur & Terjaga

Bentuk Final NKRI Perang Idiologi & Gerakan Politik Tentang Bentuk Negara

Perlawanan Petani Hutan Studi Atas Resistensi Berbasis Pengetahuan Lokal

Sumber Daya Air di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia

Sebuah Memoar Adventures In Darkness Petualangan Musim panas Seorang Bocah 11 Tahun Yang Buta

Demokrasi Lokal Opini dan Wacana Dinamika politik

Dasar Pancasila Dalam Perdebatan Suatu Kilas Balik Pertarungan politik Dalam Sidang-Sidang BPUPKI, Konsituante Dan MPR Reformasi

Gula Tulisa Jujur Abdi negara Dalam keprihatinan Dan harapan tentang Usaha menyelamatkan industri Gula Indonesia

Hikayat Sang penilap Zakat

Penentuan Tehnis Untuk Penentuan Wilayah Yang Di lindungi. publikasi No. 201

PEDOMAN TEHNIS UNTUK PENENTUAN WILAYAH YANG DILINDUNGI. PUBLIKASI No. 201

Laporan Penelitian Studi Penjajakan tentang Pemberdayaan Asisten Surveyor Berlisensi Lulusan program D-I PPK STPN ( Studi Di Wilayah JABODETABEK)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan

Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi Dan Tatakerja Pemerintah Wilayah Kecamatan

Tugas-Tugas Camat Kepala Wilayah Dalam Pelaksanaan Landreform

Pengembangan dan Pemantapan Kebijakan Pertanahan Wilayah Jawa Bagia Selatan di Kabupaten Pacitan Buku I Fakta Wilayah.

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.