
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | KETIDAKSESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING TERHADAP LAHAN SAWAH DILINDUNGI DI KABUPATEN NGAWI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Ketidaksesuaian Lahan,Penggunaan Lahan Eksisting,Lahan Sawah Dilindungi |
![]() | DAMPAK BENCANA BANJIR TERHADAP WARKAH PERTANAHAN DAN UPAYA PEMULIHANNYA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Warkah,Pemulihan,Kepastian Hukum,Bencana |
![]() | DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK TERHADAP PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DAN NILAI TANAH DI KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih Fungsi Lahan,Pengadaan Tanah,Dampak |
![]() | DAMPAK PENETAPAN DESA WISATA TERHADAP PERUBAHAN KOMPONEN FISIK DAN NON FISIK DI DESA GENILANGIT, KECAMATAN PONCOL, KABUPATEN MAGETAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Desa wisata,Dampak Perubahan,Komponen Fisik dan Non Fisik |
![]() | KEBIJAKAN PENANGANAN LAHAN PERMUKIMAN PADA KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNG BERAPI (Studi Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi, Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Rawan Bencana,Gunung Merapi,Permukiman,Kalurahan Umbulharjo |
![]() | UPAYA PENYELESAIAN BIDANG TANAH KLUSTER 3 (K3) BACKLOG PTSL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kluster 3,K3 Backlog PTSL,Faktor Penyebab,Upaya Penyelesaian |
![]() | PENGGUNAAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKΕΤΑ TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN GUNUNG ANYAR TAMBAK, KECAMATAN GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Mediasi,Sertipikat Ganda,Hak Milik,Kantor Pertanahan |
![]() | ANALISIS HUKUM POTENSI IMPLEMENTASI ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM PENANGANAN PERKARA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara,Asas Pemisahan Horizontal,Hukum |
![]() | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DESA BERBASISWEB DI DESA SRIDADI KECAMATAN BUAY MADANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - sistem informasi,administrasi pertanahan,desa |
![]() | EVALUASI SISA LUAS HASIL PEMISAHAN BIDANG TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat,Kantor Pertanahan,Pemisahan Bidang Tanah,Beda Luas |
![]() | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR PADA TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN SORONG (Studi di Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Tanah Ulayat,Problematika,solusi |
![]() | EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PADA PENGUMPULAN DATA FISIK TERINTEGRASI TAHUN 2023 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Metode Fotogrametris,Efektivitas,Juknis PTSL |
![]() | STRATEGI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN BIDANG TANAH KLUSTER 4 (K4) DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA, KOTA PEKANBARU DALAM KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA MENUJU KECAMATAN LENGKAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Peningkatan Kualitas Data,Pemeliharaan Data,Bidang Tanah Kluster |
![]() | PROBLEMATIKA PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO - YOGYAKARTA TERHADAP TANAH BEKAS ONDERNEMING GROUND DI DESA KATEGUHAN KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - ganti rugi,status hak,tanah negara,onderneming ground |
![]() | PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH PADA BEKAS TANAH PERDIKAN (STUDI DI DESA PANUSUPAN, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN PURBALINGGA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Redistribusi Tanah,Tanah Perdikan,Reforma Agrari |
![]() | EVALUASI ATAS INVENTARISASI DAN PENERTIBAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN (HGB) YANG TERINDIKASI TELANTAR DI SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Evaluasi,Tanah,Terindikasi Telantar |
![]() | PENATAUSAHAAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR MENJADI TANAH NEGARA BEKAS TANAH TELANTAR SEBAGAI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (Studi Kasus PT. Citrawahana Rimba Kencana Di Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Hak Guna Usaha,Pemegang Hak |
![]() | POTENSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA PADA KETAHANAN PANGAN (Studi Perbandingan Agribisnis Peternakan Sapi Perah dan Usaha Tani Alpukat di Desa Pagerjurang) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - alpukat,ketahanan pangan,mix method,reforma agraria,sapi perah |
![]() | KORELASI STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG TERHADAP NILAI TANAH DI KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Struktur Ruang,Pola Ruang,Nilai Tanah |
![]() | Problematika dan Solusi Pembuatan Peta Bidang Tanah Klarifikasi pada Kegiatan PTSL di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Tahun 2023 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PBTK,tanah,permasalahan |