AUDITING DASAR-DASAR PEMERIKSAAN AKUNTANSI

MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PERAN KOMUNITAS STUDI ATAS KONTRIBUSI PENGETAHUAN, KELEMBAGAAN DAN HUKUM ADAT DALAM PENGURANGAN LAJU DEFORRESTASI

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 4 ( Batas/Letak Bidang Tanah )

STUDI PENDAHULUAN ATAS KEBIJAKAN PENGAMAN ( SAFEGUARDS ) DONOR DONOR BILATERAL UNTUK PROGRAM REDD DI INDONESIA

Seri Hukum Harta Kakayaan: Hak Tanggungan

PENGANTAR HUKUM SUMBER DAYA ALAM

Himpunan Peraturan-Peraturan Agraria Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta

Beberapa Masalah Dalam UUPA - (Undang-undang Pokok Agraria)

Berakhirnya Hak Hak Atas Tanah menurut Sistem UUPA

Undang-Undang pelayanan publik Nomor 25 Tahun 2009

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 6 tentang Upaya Hukum

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Edisi Revisi)

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 5 tentang Putusan Pengadilan

Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 2 No. 1 Mei 2016: Penataan hubungan hukum dalam penguasaan dan pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria; Politik hukum pengelolaan perkebunan berbasis prinsip-prinsip hak asasi manusia; Integrasi penataan pertanahan dalam kerangka penataan wilayah pesisir dan lahan atas terpadu; Bertani diantara himpitan tambang; Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan one map policy; Computer assisted mapping potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung perlindungannya; Kajian upaya pengendalian penggunaan tanah di kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah; Assessment sales ratio, suatu alat pengukur kinerja penetapan NJOP.

Himpunan Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Dan Peraturan Pelaksanaannya

Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang PERSEROAN TERBATAS

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)

Diplomasi Publik Meretas Jalan Bagi Harmoni Dalam Hubungan Antarnegara

Dilema otonomi Daerah dan Masa Depan Nasionalisme Indonesia