Dilema Pengelolaan Pertanahan di Kawasan Tapal Batas Kehutanan : Studi di Desa Cidugaleun, Kab.Tasikmalaya, Prop.Jawa Barat.

Politik Lokal, Elite Lokal dan Konsesi Pertambangasn : Perjuangan perempuan atas Akses Tanah di Kutai Kertanegara.

Potensi dan Kendala Penertiban Tanah Terlantar untuk Kesejahteraan Rakyat di Atas Tanah Hak Guna Usaha di Kabupaten Blitar.

Penataan Sistem Terusial Atas Sumber Daya Agraria di Prop.Sulawesi Tenggara.

Hak-Hak Konsumen

Makna Pembatasan Pengguna Tanah Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah di Propinsi Bali.

Pengaburan batas Negara dan Upaya Pencegahannya di Wilayah Entikong Kab.Sanggau Kalimatan Barat.

Penggunaan Hak-hak Atas Tanah Dalam Rangka Mengatasi Konflik Ekonomi.

Larasita dan penguatan aparat dan warga desa di Pacitan; Batasan dan kemungkinan

Himpunan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Tahun 1994, 1995 dan 1996

Iventerarisasi alas hak atas tanah sebagai instrumen penangkal konflik pertanahan (studi di kota semarang Prop.Jawa Tengah.)

Penetapan Batas Daerah Sebagai Upaya Mencegah Konflik (Studi kasus batas administrasi wilayah kabupaten dalam perspektif kajian Spasial).

STATUS WEDHI KENGSER SUNGAI CODE (STUDI DI DUSUN BLUNYAH GEDE, DESA SINDUADI, KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN)

PEMANFAATAN TEKNOLOGI GNSS CORS UNTUK DEMARKASI DI KAWASAN RAWAN BENCANA III PASCAERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 ( Studi di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)

Aspek-aspek Hukum Lingkungan

Dasar-Dasar Pengukuran Tanah (Surveying) edisi ketujuh jilid 2.

Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis

Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah - Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith

Amandemen Ke Empat UUD 1945 Tahun 2002

Sistem Asabah (Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan)