ANALISIS KEPASTIAN HUKUM OBJEK HAK ATAS TANAH DENGAN PENGUKURAN MENGGUNAKAN METODE FOTOGRAMETRI PADA PTSL TERINTEGRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

FAKTOR PENGHAMBAT PADA PENGUMPULAN DATA FISIK TERINTEGRASI DALAM MEWUJUDKAN KALURAHAN LENGKAP DI KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN

UJI PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH VALID UNTUK BAHAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KOTA SURABAYA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT)

KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH HAK MILIK ANTARA PERUSAHAAN PENGEMBANG DENGAN PEMILIK TANAH (Studi Perolehan Tanah Pengembang Perumahan di Kabupaten Kediri)

PERUMUSAN SOLUSI DAN POTENSI DAMPAK PROBLEMATIKA STATUS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA

PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II)

SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN

POTENSI PEMANFAATAN PETA BIDANG TANAH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KALURAHAN LENGKAP SEBAGAI PENDUKUNG DALAM PENETAPAN BATAS WILAYAH KALURAHAN (Studi di Kalurahan Sendangarum dan Sendangrejo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman)

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU(STUDI KASUS DI DESA JOMBANG KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG)

SENTIMEN WARGANET TERHADAP POSTINGAN AKUN INSTAGRAM @kementerian.atropo SEBAGAI EVALUASI DALAM MEMBANGUN CITRA KEMENTERIAN ATR/BPN

PROSES KONSOLIDASI TANAH HAK MILIK KASULTANAN DALAM PROGRAM PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA YOGYAKARTA

STRATEGI DAN HAMBATAN PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH DALAM RANGKA MENCAPAI DEKLARASI KABUPATEN LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG

STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI ALIR MEDIA GUNA PENYIAPAN DATA PELAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG

PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PIHAK YANG BERHAK (Studi di Bendungan Danu Kerthi Desa Sawan dan Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)

EVALUASI PEMANFAATAN PETA FOTO PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DENGAN PENIDEKATAN FIT FOR PURPOSE LAND ADMINISTRATION (FFP-LA) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA

PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN

MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERPANJANGAN LANDASAN PACU (RUNWAY) BANDARA RENDANI MANOKWARI DI KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT

KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PABRIK GULA REJO AGUNG BARI DENGAN MASYARAKAT KELURAHAN NGLAMES, KECAMATAN MADIUN, KABUPATEN MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR.

KOMPARASI PENGGUNAAN TANAH ANTARA HASIL ANALISIS HIGHEST AND BEST USE (HBU) DENGAN PENGGUNAAN TANAH SAAT PEMBERIAN HAK PADA OBJEK BIDANG TANAH DALAM TAHAP MONITORING TANAH TERINDIKASI TELANTAR PT. BUMI SERPONG DAMAI DI KELURAHAN LAKARSANTRI KECAMATAN LAKARSANTRI KOTA SURABAYA