PENGGUNAAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKΕΤΑ TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN GUNUNG ANYAR TAMBAK, KECAMATAN GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II)

ANALISIS HUKUM POTENSI IMPLEMENTASI ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM PENANGANAN PERKARA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

OPTIMALISASI INOVASI LAYANAN PERTANAHAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang)

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ARSIP PERTANAHAN TERPADU PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG

MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN DAMPAK ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA MENJADI KAWASAN WISATA JANTI PARK (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)

PROBLEMATIKA TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA DENGAN TANAH MASYARAKAT (STUDI DI KALURAHAN SRIHARJO KAPANEWON IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL) DAN KALURAHAN MARGOKATON KAPANEWON SEYEGAN, KABUPATEN SLEMAN)

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 166/B/2022/PT.PTUN.JKT.)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT ADMINISTRASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 149/PID.B/2023/PN.SKT)

PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II)

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH K4 UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM

MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERPANJANGAN LANDASAN PACU (RUNWAY) BANDARA RENDANI MANOKWARI DI KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT

GELIAT PEMBANGUNAN KOTA PEKANBARU Menuju Kota terkemuka Di Indonesia

PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERDA NO.6 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

HUKUM LINGKUNGAN

PENGELOLAAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG YANG BERKELANJUTAN DALAM KERANGKA REFORMA AGRARIA MENUJU INDONESIA EMAS.

MATEMATIKA UNTUK PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH

Asal Mula Konflik Aceh - Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19

DASAR-DASAR HUKUM KEBENDAAN HAK KEBENDAAN MEMBERI KENIKMATAN & JAMINAN

METODE PENELITIAN HUKUM

ILMU UKUR TANAH