Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan)

Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi

SUATU TINJAUAN TENTANG PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN TANAH DATAR.

PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KOTAMADYA MATARAM.

TINJAUAN PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MENINGKATNYA MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN DI KEC. TANJUNG EMAS KAB. DATI II TANAH DATAR PROP. SUMBAR.

Menuju Sejarah Sumatera - Antara Indonesia dan Dunia

Warta Perundang-undangan edisi 117, 20 mei- 26 mei 2014: Awas Anak dari Pedofilia.

Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat

Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan

PERANAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH KPR-BTN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA MATARAM.

PERANAN PENGHULU SUKU DALAM PROSES PENSERTIPIKATAN TANAH HAK ADAT DI NAGARI BATU BASA KABUPATEN TANAH DATAR PROPINSI SUMATERA BARAT.

Materi Penyegaran Penatar Buku IV Pedoman Teknis Bagi Penatar

Materi Penyegaran Penatar Buku II Bidang UUD 1945

Materi Penyegaran Penatar Buku III Bidang GBHN

Materi Penyegaran Penatar Buku I Bidang P-4

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK BARAT BERDASARKAN KEPPRES RI NOMOR 32 TAHUN 1979 DI KODYA MATARAM DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT.

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah

Pokok-Pokok Kebijaksanaan,Perencanaan, Pemprograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional

STUDI TENTANG PENGUASAAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN KEC.MATARAM KOTAMADYA DATI II JAKARTA TIMUR