SENJAKALA DESA PERTANIAN ? KETAHANAN AGRARIA DAB TRANSISI DESA DALAM BAYANG-BAYANG DEAGRARIANISASI

HUKUM PERDATA

MEMAHAMI PENELITIAN HUKUM NORMATIF

KETIKA AKU TAK TAHU APA YANG AKU INGINKAN KALIMAT-KALIMAT KEHIDUPAN YANG MENGEMBALIKAN DIRIKU YANG HILANG

ETIKA PROFESI HUKUM

HUKUM JAMINAN KAJIAN KONSEP DAN KRITIK PENGATURAN JAMINAN DI INDONESIA

PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA TENTANG BENDA DAN HUKUM PERIKATAN ( EDISI rEVISI kEENAM )

POLITIK HUKUM PERTANAHAN INDONESIA

TEORI POLITIK ISLAM

GROW FAST GROW FAIR KIAT WASKITA PRECAST TUMBUH 5 KALI LIPAT DALAM 5 TAHUN

KARTOGRAFI DASAR

KAJIAN IMPLEMENTASI ACCESS REFORM DI KOTA BATAM 9STUDI KASUS DI KAMPUNG TUA TANJUNG RIAU KOTA BATAM)

PEMANFAATAN PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG (PTPR) DALAM MENYELESAIAKAN PERMASALAHAN ANOMALI MISPLACE PADA PETA PENDAFTARAN (STUDI DI DESA WRINGINANOM, KECAMATAN WRINGINANOM, KABUPATEN GRESIK)

UJI AKURASI HASIL SURVEI PEMETAAN TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG (PTPR) PADA WILAYAH PERMUKIMAN (Studi di Desa Randu Agung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik)

STRATEGI PENYELESAIAN BIDANG-BIDANG TANAH DENGAN STATUS KLUSTER 3 PADA KAWASAN HAK PENGELOLAAN DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PROSPEK PEMANFAATAN PBT HASIL PENGUKURAN PTSL KELURAHAN LENGKAP UNTUK PENEGASAN BATAS ADMINISTRASI WILAYAH KELURAHAN (STUDI DI KELURAHAN PAKAL DAN BENOWO KECAMAYAN PAKAL KOTA MADYA SURABAYA)

PENYELESAIAN BIDANG TANAH KLUSTER 3 PASCA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG

PENATAAN PERKAMPUNGAN DI ATAS TANAH BERKAS HAK GUNA USAHA DI DESA MAIBO KECAMATAN AIMAS KABUPATEN SORONG PAPUA BARAT

PENYELENGGARAAN PROGRAM KONSOLIDASI TANAH DI DUSUN MANCASAN, KALURAHAN AMBARKETAWANG, KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN

PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN PADA HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUASAAN BATAM