Warta Perundang-undangan edisi 44/ 11 Desember- 17 desember 2012: Century, Boediono dan Hak Menyatakan Pendapat.

Kumpulan Perda Bermasalah & Kontroversial

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

Hukum Kondominium Dalam Tanya Jawab

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur bersaranakan Bangun Guna Serrah.-Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Mamminasat dan Dampaknya di Pedesaan .- Pembangunan jalan TOL di Indonesia:Kendala Pembebasan tanah.- Mematakan Konflik Dalam pengadan Tanah Bandara Komodo.-Pengadaan Tanah untuk Siapa, Peniadaan Tanah dari Siapa.- Aspek Hukum Pidana pada penyelenggaraan Pengadaan Tanah .-Masalah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Batang.-Aspek Ham Dalam Pengadaan Tanah.-Pengadaan Tanah dan Poblem Permukiman kembali.-Kosondolidasi Tanah Perkotaan sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi kepentingan Umum.- Ketersedian Tanah Bagi Masyarakat Rawan Bencana.-Rantai Komuditas Kewajiban Ilmu, Skala dalam Konflik Agraria Urutsewu

Prosiding Konferensi Teknik dan Sain Informasi Geospasial ke-1 - Tatakelola Informasi Geopasial yang Baik untuk Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan (Good Geospatial Information Governance for Sustainable National Develoment) 21-22 Nov 2012 GedungUniversity Club Universitas Gajah mada.

Pweran dan Tanggung Jawa Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) Dalam Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB)

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik : Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat

Tragedi Politik Hukum HAM

Traditional Decision Making and Law (Institutions and Processes In An Indonesian Context)

TRANSFORMASI KOORDINAT TITIK DASAR TEKNIK AKIBAT AKTIVITAS TEKTONIK UNTUK MENYATUKAN DENGAN SISTEM JRSP (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN)

TINJAUAN YURIDIS PENGABDIAN PEKARANGAN SEBAGAI FUNGSI SOSIAL DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH(Studi di Kantor Pertanahan Kota Makassar)

KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KOTA KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

Eklektisisme Hukum Nasional