PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: at.
KATA KUNCI: at.
 | KESIAPAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DI DESA KRIKILAN KECAMATAN KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraris,Pematan Akses,Kesiapan Maryarakat,Community Readiness Mod |
| PENGARUH LUAS LAHAN TERHADAP KONDISI EKONOMI MASYARAKAT DESA NGLINGGIS KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK AKIBAT PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Perubahan penggunaan lahan,Pembangunan infrastruk,Mata pencaharian,Tingkat pendapatan,Kesempatan k |
| PENYELESAIAN BIDANG TANAH KLUSTER 4 UNTUK PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA SUKARAJA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL,Pemetaan Badang Tanah Kluster 4,Penyimpangan Regulasi |
| DAMPAK PEMBANGUNAN MASJID AL JABBAR TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN, NILAI TANAH DAN KONIISI SONIAL EKONOMI MANY ARAKAT DIKECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan,Alih,Fungsi Lohan,Nilai Tanah,Kondisi Sosial Ekonomi |
| KENDALA DIGITALISASI SERTIΡΙΚΑΤ ΤΑΝΑΗ DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Digitalisasi,Sertipikat Tanah,Kendala,Strategi,Kantor Pertanahan Cianjur |
| ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
| TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA DENGAN TANAH MASYARAKAT OSTUM DI DESA DENGKENG KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Kas Desa,Tukar Menukar,Aset Desa,Pengelolaan Aset Desa |
| DAMPAK ALI FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih fungsi lahan,Pola alih fungsi lahan,dan Dampak Alih Fungsi Lahan |
| KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PEMBERDAYAAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALER PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA (Studi di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Kota Malang) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,UMKM,Pemberdayaan Masyarakat,Kolaborasi Stakeholder |
| ANALISIS PENYALAHGUNAAN IZIN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA (STUDI KASUS DI KALURAHAN CONDONGCATUR KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Kas Desa,Penyalahgunaan Izin,Condongcatur,Dampak Sosial,Ekonomi,Regulasi Pertanahan,Pergu |
| IMPLEMENTASI LAYANAN MEKEPUNG KEBO (MELAYANI KE DESA HAGL PEMOHON LANGSUNG KHUSUS HARI RABO) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mekepung Kebo,layanan pertanahan,inovasi pelayanan publik,kualitas layanan,Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana |
| PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MELALUI PENGEMBANGAN BUDI DAYA DAN DIVERSIFIKASI PRODUK OLAHAN JAMUR TIRAM DI DESA GILANG, KECAMATAN NGUNUT. KABUPATEN TULUNGAGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - reforma agraria,jamur tiram,nilai tambah,diversifikasi produk,pemberdayaan masyarakat |
| INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - administrasi pertanahan,kepuasan masyarakat,inovasi layanan publik,pelayanan akhir pekan,Pel |
| SISTEM TENURIAL MASYARAKAT FLORES TIMUR MEMBANDINGKAN KONSTRUKSI BUDAYA SUKU GORAN TOKAN DAN SUKULAMA YOKAN DALAM MEMPERSEPSIKAN SERTIPIKAT DAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Tenurial,Sertipikat Hak Atas Tanah,Konstruksi Budaya,Masyarakat Adat,Flores Timur |
| EVALUASI PROSES PENETAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR ITAHUN 2974 DÂN MUATAN POLA RUANG RENCANA LATA RUANG WHAYAH KOTA PEMATANGSIANTAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Rencana Tata Ruang Wilayah,Penggunaan Lahan Eksisting,Kesesuaian Pola Ruang |
| ANALISIS DAMPAK EFEKTIVITAS SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,Digitalisasi,Pendaftaran Tanah,Sertipikat Elektronik,Pelayanan Pertanahan |
| Peran Layanan Drive-Thru dalam Optimalisasi Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Layanan Drive,Thru,Inovasi Layanan Publik,Efisie |
| TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN SERTIPIKAT JEMPUT DI TEMPAT (LASERJET) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALJ (STUDI KASUS DESA BENOA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Inovasi,Pelayanan,LASERJET,Kepuasan |
| KOLABORASI DALAM PENATAAN AKSES MELALUI POTENSI WILAYAH (STUDI DI DESA ARIASARI KECAMATAN ARIASARI KABUPATEN BANDUNG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Kolaborasi Stokeh |
| RESISTENSI WARGA DESA PESANGGARAN TERHADAP KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH) (Studi Kasus di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Desa Pesanggaran,PPTPKH,redistribusi tanah,resi |
