Sosiologi Politik - Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik

Warta PR, edisi 119, 03 juni- 09 juni 2014: Selamat Datang Wakil Rakyat.

Buka Pintar Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-peraturannya)

PENGARUH PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN INDIHIANG KAB. DATI II TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT.

Seminar Nasional : Mobilisasi Tertib Pertanahan Dalam PJP II

Menuju Sejarah Sumatera - Antara Indonesia dan Dunia

STUDI TENTANG PEMBERIAN IJIN LOKASI PENATAAN RUANG KOTA PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pemgembangan Koperasi (Kumpulan Karangan)

PENGARUH PENGETAHUAN HUKUM PERTANAHAN KEPALA DESA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TNGKAT II BOGOR PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

REALISASI IZIN LOKASI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PAKET KEBIJAKSANAAN DAN DEREGULASI PERTANAHAN 23 OKTOBER 1993 DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG PROPINSI JAWA BARAT.

Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Warta Parundang-undangan edisi 122, 24 juni- 30 juni 2014: Pilih Presiden Jago Debat Atau Meyakinkan Rakyat.

Kumpulan Undang-Undang HKI

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

Warta Perundang-undangan edisi 23/ 10 juli- 16 juli 2012: CSR Upaya Membantu Sejahterakan Masyarakat.

Warta Perundang-undangan edisi 44/ 11 Desember- 17 desember 2012: Century, Boediono dan Hak Menyatakan Pendapat.

PERANAN PENGHULU SUKU DALAM PROSES PENSERTIPIKATAN TANAH HAK ADAT DI NAGARI BATU BASA KABUPATEN TANAH DATAR PROPINSI SUMATERA BARAT.

PENGARUH PENGGUNAAN TANAH TERHADAP PENINGKATAN HARGA TANAH DI KECAMATAN MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA PROPINSI JAWA BARAT.

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PAKET DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK BARAT.