Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

EVALUASl PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF Dt KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL PROVINSt DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERANAN PANIT1A PEMERIKSAAN TANAH A DALAM PROSES MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

PENGARUH LUAS TANAH SAWAH DAN PENDAPATAN TERHADAP MINAT PETANI DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH SAWAH DI DESA BATANGSAREN KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN TANAH OBYEK IZIN LOKASI DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN KLATEN PROPINSI JAWA TENGAH

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

PERANAN PETA PENDAFTARAN DALAM UPAYA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE DALAM UPAYA MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKIJM HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

IMPLIKASI PROGRAM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur)

PENGARUH VARIABEL PERKOTAAN TERHADAP HARGA TANAH DI DESA BALECATUR KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KOTA KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

IMPLEMENTASI PEWARISAN MENURUT ADAT SUKU SASAK (Studi di KecamatanPujutKabupaten Lombok Tengah)

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

ANALISIS STRATEGI PEMANFAATAN PRIVATE CLOUD UNTUK EFISIENSI PROGRAM KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA KALIJAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR