PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF DALAM MENUNJANG KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Runaway World - Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita

PENGARUH PELAKSANAAN PEMBUATAN GAMBAR SITUASI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM OBYEK HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PALANGKA RAYA.

Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern

Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti

Konflik Sosial Proses Ganti Rugi Lahan dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo

STUDI TENTANG PERCEPATAN PENYELESAIAN KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH OBYEK LANDREFORM YANG SUDAH DIBAGIKAN KEPADA PARA PETANI/PENGGARAP DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLITAR.

POLA PENGOLAHAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PEMBERIAN KEPASTIAN HAK TERHADAP TANAH-TANAH PERUMKA DI KAB. GROBOGAN

Pentingnya Komunikasi Non Verbal Saat Pustakawan Melayani Pemustaka Hak Cipta Pada pustakaan digital di Indonesia

Kamus Populer Istilah Islam

BUDIDAYA KELAPA SAWIT DI KAWASAN TRANSMIGRASI DAN TINGKAT PENDAPATAN PETANI TRANSMIGRASI DI KEC. PEMENANG KAB. SOROLANGUN BANGKO PROV. JAMBI

STUDI SENGKETA TANAH WARIS DALAM MENUNJANG KEPASTIAN HAK ATAS TANAH DI KOTAMADYA PONTIANAK PROV. DATI I KALBAR

Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia

Prosiding Konferensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare

Prosiding: Implementasi Perkaban Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Kemudahan Pelayanan Pertanahan, Legalitas Kepemilikan Tanah, Kepastian Hukum Serta Keamanan Investasi

Apa Perlu Rakyat Jadi Presiden

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam menjamin kepastian hukum peralihan hak atas tanah.

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama