
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | TEKNIK ANALISIS REGIONAL UNTUK PERENCANAAN WILAYAH, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN Fakultas Geografi UGM - 2015 - Pemda,Pmkot,Pembangunan Wilayah |
![]() | MURDER IN THE MEWS PEMBUNUHAN DI LORONG - Gramedia Pustaka Utama - 2018 - Fiksi Indonesia |
![]() | IMPLEMENTASI PERATURAN PENDAFTARAN TANAH WARIS OLEH NOTARIS - PT Refika Aditama - 2022 - Pendaftaran Tanah Waris,Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 |
![]() | Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi - Fakultas HUkum UII/ Pustaka Pelajar - 2011 - Penelitian Psikologi |
![]() | Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer - Pustaka Pelajar - 2010 - Metodologi Penelitian |
![]() | Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online) - Genta Publishing - 2011 - Penyelesaian Sengketa |
![]() | INTISARI HUKUM ADAT INDONESIA DALAM KAJIAN KEPUSTAKAAN - Alfabeta - 2018 - Ilmu Hukum Adat |
![]() | PROBLEMATIKA DAN DAMPAK INVESTASI KEBUN JAGUNG OLEH PT BINTUNIAGRO PRIMAPERKASA (BAPP) DI DISTRIIK KEBAR KABUPATENTAMBRAUW PROVINSIPAPUABARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Adat,Investasi kebun jagung,PT BAPP |
![]() | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) (STUDI KASUS DI DESA PED, KECAMATAN NUSA PENIDA. KABUPATEN KLUNGKUNG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi Pengawasan dan Pengendalian,Penguasaan Tanah Oleh WNA,Sewa,menyewa,Wilayah P |
![]() | PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENGELOLAAN ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Arsip,Arsip Vital,Pengelolaan Arsip,Kementerian ATR,BPN |
![]() | KONTRIBUSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA PADA PENYELESAIAN PROBLEM GERONTOKRASI PERTANIAN DI KALURAHAN HARGOREJO KAPANEWON ΚΟΚΑΡ KABUPATEN KULONPROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - masalah gerontokrasi pertanian,PARA,generasi tua,generasi muda |
![]() | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN PULAU OLEH PIHAK ASING DI PULAU-PULAU KECIL.
(STUDI DI PULAU GILI NANGGU, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Pulau,Batas Maksimum,Pulau,Pulau Kecil,Pihak Asing,Hak Guna Bangunan |
![]() | PEMBANGUNAN BASIS DATA PERTANAHAN MULTIGUNA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Basis Data Pertanahan,Multiguna Layanan,Tertib Administrasi Pertanahan |
![]() | PENGARUH JUMLAH DAN SEBARAN GROUND CONTROL POINT (GCP) TERHADAP AKURASI ORTHOREKTIFIKASI FOTO UDARA (STUDI DI KALURAHAN MARGOKATON, KAPANEWON SEYEGAN, KABUPATEN SLEMAN, DIY) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - GCP,foto udara,orthorektifikasi,ketelitian horizontal,CE90 |
![]() | MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI DESA TIRON, KECAMATAN BANYAKAN, KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Minat Masyarakat,Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah,Strategi |
![]() | OPTIMASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Dan Desa Gatak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa,Pengelolaan Tanah Kas Desa,Potensi Wilayah,Pendapatan Asli Desa |
![]() | FAKTOR PENGHAMBAT PADA PENGUMPULAN DATA FISIK TERINTEGRASI DALAM MEWUJUDKAN KALURAHAN LENGKAP DI KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Data fisik,Kalurahan lengkap,Penghambat |
![]() | HUKUM AGRARIA - Sinar Grafika - 2022 - Ilmu Pertanahan |
![]() | METODE PENELITIAN SOSIAL KUALITATTIF PANDUAN MEMBUAT TUGAS AKHIR/KARYA ILMIAH - PT Refika Aditama - 2014 - Metode Ilmiah |
![]() | POLITIK KELEMBAGAAN AGRARIA INDONESIA JALAN TERJAL PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGRARIA,1955-2022 - STPN Press - 2022 - Politik Kelembagaan |