MANUAL PERLINDUNGAN BAGI PEMBELA HAM KOMUNITAS

Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 2 No. 1 Mei 2016: Penataan hubungan hukum dalam penguasaan dan pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria; Politik hukum pengelolaan perkebunan berbasis prinsip-prinsip hak asasi manusia; Integrasi penataan pertanahan dalam kerangka penataan wilayah pesisir dan lahan atas terpadu; Bertani diantara himpitan tambang; Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan one map policy; Computer assisted mapping potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung perlindungannya; Kajian upaya pengendalian penggunaan tanah di kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah; Assessment sales ratio, suatu alat pengukur kinerja penetapan NJOP.

Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan umum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

GLOBALISASI PENGARUH GLOBALISASI DI DUNIA

PEREMPUAN DI TENGAH MASYARATAK & BUDAYA PATRIAKI

Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat

REFORMA AGRARIA UNTUK KEADILAN SOSIAL

Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana

Adat Dalam Politik Indonesia

HUKUM DAN KEMAJEMUKAN BUDAYA: SUMBANGAN KARANGAN UNTUK MENYAMBUT HARI ULANG TAHUN KE-70 Prof Dr.T.O.Ihromi

UNDANG-UNDANG HAM 1999 UU RI NO.39 TH.1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

PENGANTAR ILMU POLITIK PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM

PENGANTAR ILMU POLITIK EDISI KEDUA

PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK PENDIDIKAN TINGGI

Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya

Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami proses konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia) Dilengkapi Dengan Naskah Lengkap Amandemen UUD 1945

"Konsepi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia"

Kisruh Peraturan Daerah : Mengurai Masalah & Solusinya

Konstitusi Indonesia : UUD 1945 dan Amandemen I, II, III, dan IV Plus Piagam Jakarta, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, UUDS 1950, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959