Seri Hukum dan Keadilan Sosial, Untuk Apa Plurarisme Hukum ? : Regulasi, negosiasi dan perlawanan dalam konflik agraria di Indonesia

Land Reform And Farm Restructuring in Transition Countries

Agricultural Land Redistribution

Upacara Garebek Di Yogyakarta Arti dan Sejarahnya

Diplomasi Kebudayaan Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang : Studi Kasus Di Indonesia

Anak-Anak Abraham : Kebebasan Dan Toleransi Di Abad Konflik Agama

Bunda Manajer Keluarga

Air Mata Tjitanduy Sebuah Riwayat

Dalam Perjamuan Cinta

PENGARUH LAMA WAKTU PENGAMATAN TERHADAP KETELITIAN DATA GPS

POLA IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PPAN) DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP) Dalam Pembangunan Kerangka Dasar Kadaster Nasional(Suatu Tinjauan Aspek Hukum dan Teknis) - Gejala Kontestasi Lahan Pertanian : Pintu Masuk Perubahan Perdesaan DIY - Inisiasi Koperasi dalam peningkatan Aset dan Akses Redistribusi Tanah di Kab.Tasikmalaya - Partisipasi Masyarakat dalm Penataan Ruang Kota (Studi Kasus Penataan Kota Melalui Kegiatan Konsulidasi Tanah di Kota Palagkaraya) - Tantangan dan Hambatan dalam Mewujutkan Pembangunan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan) - Carut Marut Pengelolaan Administrasi Pertanahan Desa di Kalimantan Selatan (Studi di Kota Banjarbaru) - Peran Tokoh Dalam Dinamika Pertanahan di Kab.Purbalingga - Dimensi Kepemimpinan Lokal Dalam Menatakelola Sumberdaya Agraria (Pengalaman Koperasi Wangunwatie Karangnunggal Tasikmalaya) - Peran Citra Penginderaan Jauh Dalam Pengelolaan Sumberdaya Agraria - Pengelolaan Basis Data Penguasaan dan Pemilikan Tanah Dengan Pendekatan Basis Data Berorientasi Abyek.

PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA PARIAMAN

Status Hak Atas Tanah Pasca Konflik Etnis (Studi Tentang Kewenangan Pemerintah Kab.Sambas Dalam Menjaga Status Hak Atas Tanah yang di tinggalkan oleh pemiliknya sebagai akibat konflik etnis di kabupaten sambas,Propinsi Kalimanta Barat)

Keefektivitasan Peraturan kepala BPN nomor 4 tahun 1991 sebagai instrumen penggerak partisipasi masyrakat dalam pelaksanaan konsulidasi tanah perkotaan di kabupaten bandung

Implementasi Progam Reforma Agraria Nasional di Kota Banjarbaru (Suatu Analisis Tarhadap Partisipasi Subyek)

Analisis Dampak Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Lingkungan di Kabupaten Tangerang

Dampak Penerapan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Terhadap Penerimaan Negara Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Demak

PELAKSANAAN REGISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI DESA KANOMAN KECAMATAN PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

PERANAN SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO