
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Pasal 15.2F yang Terlupakan Ternyata! Lanjutan Nomor 7.91.VIII - 2010 - Pasal 15 |
![]() | Dua Notaris Depok Diberhentikan MPN Peradilan Profesi Bukan Peradilan Umum Nomor 2.74.VII - 2009 - Dua Notaris Depok |
![]() | Kode Etik MPN Itu Perlu Mencari Nomor 1 di ini Nomor 5.101.IX - 2011 - Kode Etik |
![]() | Jabatan Kakantah Nomor 11.95.VIII - Jabatan Kakantah |
![]() | Akta dan Uang Nomor 10.82.VII Komentar Tentang PP No.13/2010 - 2009 - Akta dan Uang |
![]() | Implikasi Kep. MK Nomor 2.122.XI - 2009 - Implikasi |
![]() | Maatshap Dalam Hitungan 6.78.VII Juragan Baru di Depkumham - 2009 - Juragan |
![]() | Menghitung "Ancaman" itu No.5.77.VII KPA,MELIHAT MASALAH PERTANAHAN - 2009 - Menghitung |
![]() | Kembalikan Pengawasan Notaris ke Pengadilan Dari Mata dan Telinga Tentang Blangko Nomor 9.81.VII - 2009 |
![]() | Profesi Notaris Buka Kunci dengan Banyak Ujian Kode Etik Nomor 3.75.VII - 2009 - Profesi Notaris |
![]() | Pemberian Hak Atas Tanah Perairan Kota Banjarmasin Kaslimantan Selatan - A Wiley-Interscience Publication - 2006 - Laporan Penelitian |
![]() | Pemberian Hak Atas Tanah Perairan Sungai di Kota Banjarmasin - A Wiley-Interscience Publication - 2006 - Laporan Penelitian |
![]() | Penyajian Layanan Informasi Pertanahan Dengan Memanfaatkan Sistem Operasi Android (Studi di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin) - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia - 2013 |
![]() | Study Guide to Accompany - Businees Law - Allyn And Bacon - 1981 - Law |
![]() | Approach And Methodology For Natural Resources ANd Environmental Valuation - 1999 - Approach And Methodology,Natural Resources,Environmental Valuation |
![]() | Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM - Perspektif Moral Penegak Hukum yang Baik - Mencari Format Ideal Keadilan - Penerapan Hukum Progresif dalam Pemulihan Krisis Hukum - Masa depan Arbitrase sebagai mekanisme penyelenggaraan - Kebijakan Legislatif tentang pidana Denda Penerapannya dalam upaya penanggulangan Tindak KOrupsi - BPFE UII - 2010 - Jurnal |
![]() | Jurnal Ketahanan Nasional: Masa Depan Indonesia sebagai Negara Kesatuan: Ditinjau dari Segi Hukum Laut dan Kelautan - Keamanan Nasional dalam Perspektif Baru - Kebijakan Pertanahan Cina dan Keamanan Regional di Asia - Waktu, Manusia dan Perubahan - Pasca Sarjana UGM - 2000 - Ketahanan Nasional |
![]() | Jurnal Ketahanan Nasional: Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional: Satu Tinjauan dari Segi Strategi Hankam - Kualitas Perwira Merupakan Kunci Keberhasilan Peran ABRI pada Abad ke-21 - Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam Kehidupan Nasional dan Perencanaan Pembangunan - Ketahanan Nasional dan Panetika - Aspek Ekonomi Pemanfaatan Air Tanah Demi Peningkatan Ketahanan Kota - Lingkungan Hidup dan Keamanan Nasional: Redefinisi Konsep Keamanan dan Kedaulatan Nasional - Pasca Sarjana UGM - 1997 - Ketahanan Nasional |
![]() | Kearifan Indonesia: Batak Toba Karakter - "Erlangga" - 2008 - Kesusateraan,Batak |
![]() | MIMBAR HUKUM Aplication of origin rules in kaesong complex north korea - the pharmaceutical patent protection impact on indonesia drugs price - problems and progress in defining terrorism in international law - Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum - Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai otoritas pengawas kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah - Masalah Transportasi Kota dilihat dengan pendekatan Hukum ,Sosial dan Budaya - Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandara Adisucipto Menjadi Bandara Internasional - - Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan,Rembang Jawa Tengah Penerapan Good Governance di Indobnesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pindana Korupsi - Pemafaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Kehutanan dalam melestarikan fungsi Lingkungan - Tingkat Integritas Instansi Pelayanan BPN dan Samsat di Prop.DIY - Perkawinan di bawah umur dalam persspektif hukum pidana dan Hukum Islam - Implementasi standar internasional hak ekosob oleh pemerintah Prop.DIY. - UGM - 2009 - Mimbar Hukum |