Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH KOTA KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG BERDASARKAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA.

PENDAFTARAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH.

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK BARAT BERDASARKAN KEPPRES RI NOMOR 32 TAHUN 1979 DI KODYA MATARAM DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT.

Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah: Bagaimana Kesejahteraan Daerah

Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah

Reforma Agraria - Dalam Tinjauan Komparatif

Pendidikan Wawasan Kebangsaan (tantan

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6/1994 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.

EVALUASI PEMANFAATAN RUANG YANG TELAH DILAKSANAKAN BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO PROPINSI JAWA TIMUR.

Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

STUDI TENTANG SISTEM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960.

Hukum Kondominium Dalam Tanya Jawab

Peraturan Perpajakan Berdasarkan Bidang Usaha 1995-1996 - Buku I (Kesatu)

Konflik Sosial Proses Ganti Rugi Lahan dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo

Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih

Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional

FAKTOR-FAKTOR SOSIAL-EKONOMI YANG MEMPENGARUHI BELUM DIDAFTARKAN HAK ATAS TANAH DI WILAYAH KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTAMADYA DATI II MALANG.

Hukum Agraria: Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia