PENURUNAN LAHAN PERTANIAN DAN PRODUKSINYA AKIBAT PERKEMBANGAN INDUSTRI Dl KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH SELAMA TAHUN 1990 - TAHUN 1999

PENGARUH FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN TERHADAP EFISIENSI USAHATANI(Di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA KALIJAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

PENGARUH FAKTOR FISIK TERHADAP NILAI TANAH DI DESA BALECATUR KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN

PENATAAN PENGGUNAAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI WINONGO (Studi Di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta)

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN KONFLIK YANG DITIMBULKAN(STUDI KASUS PENGADAAN TANAH PERLUASAN BANDARA KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)

ANALISIS PENGARUH FAKTOR EKONOMI TERHADAP NILAI TANAH DI DESA BALECATUR KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMANMENGGUNAKAN PARTIAL LEAST SQUARE (PLS)

DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-KERTOSOSNO TERHADAP PENGHIDUPAN PETANI (STUDI DI DESA KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBAGIAN TANAH ADAT (Studi Di Desa Detusoko Barat Dan Wologai Tengah Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Analisis Nilai Skor Variabel Kelas Jalan Terbaik Sebagai Penentu Nilai Tanah Menggunakan Model Persamaan Regresi Linier Berganda.

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1998 PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO

Lembaran Negara RI Tahun 1972 No. 1-57

Lembaran Negara RI Tahun 1966 No. 1-44

Tata Kuasa Sumber Daya Agraria (Studi di Desa Bajalen dan Kelurahan Tambakboyo Kec.Ambarawa Kab.Semarang).

Kajian Kritis Atas Produk Kebijakan Pertanahan dan Agraria Untuk Mengembalikan Mandat UUPA.

Sistem Agraria Perkebunan, Orang Miskin, dan Demokrasi Lokal di Blitar.

Transrmasi Agraria : Kontestasi Kekuasaan dan Proses Eksklusi di Perkebunan Sawat (Kasus Seribu Hektar Lahan sawit Asiatic Persada Untuk Suku Anak Dalam Batin 9).

Dinamika Sosial Ekonomi Berbasis Agraria dan Upaya Rekontruksi Desa Ngandangan.