Ecoscience : Population, Resources, Environment - Paul R. Ehrlich

Dari Bali Menuju Konektivitas Ina-geoportal

Pendangkalan Politik

Pembangunan Kawasan dan tata Ruang

Akibat dari Kep.MK Bau Anyir Uang SABH Nomor 3.123.XI

Posisi Notaris Setelah Putusan MK Paket VS SKS Nomor 12.84.VII

Dua Notaris Depok Diberhentikan MPN Peradilan Profesi Bukan Peradilan Umum Nomor 2.74.VII

Kode Etik MPN Itu Perlu Mencari Nomor 1 di ini Nomor 5.101.IX

Kembalikan Pengawasan Notaris ke Pengadilan Dari Mata dan Telinga Tentang Blangko Nomor 9.81.VII

Profesi Notaris Buka Kunci dengan Banyak Ujian Kode Etik Nomor 3.75.VII

KAJIAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN SAMIGALUH, KABUPATEN KULON PROGO (STUDI KASUS DUSUN KEDUNGRONG, DESA PURWOHARJO, KECAMATAN SAMIGALUH, KABUPATEN KULON PROGO, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN LANGKAT DAN KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PENGUATAN PERMODALAN BAGI PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL (STUDI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI)

STUDI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DESA PENGASIH KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI LEMBAGA MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENGARUH ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 34 TAHUN 2003)

PENERAPAN STAND ALONE SYSTEM (SAS)DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

FAKTOR - FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUI PRONA DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (EVALUASI PELAKSANAAN PRONA TAHUN 2006/2007)

KAJIAN TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI KAWASAN PESISIR PANTAI CAMPLONG KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN SAMPANG