PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: ar.
KATA KUNCI: ar.
 | SENJA DI JAKARTA - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2025 - Novel |
 | PENGANTAR ILMU HUKUM - Pustaka Baru Press - 2025 - Hukum,Law |
 | DINAMIKA PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN INFRASTRUKTUR SETELAH PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG TEGALLUAR DI DESA CIBIRU HILIR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - penggunaan lahan,infrastruktur,kereta cepat,Cibiru Hilir |
| POTENSI WILAYAH DESA UNTUK PENGEMBANGAN PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA (Studi Di Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Potensi Desa,Pemberdayaan,Pendapatan |
| DAMPAK TIDAK TERKOORDINASINYA ADMINISTRASI TANAH TERINDIKASI TERLANTAR BAGI LAYANAN PEMECAHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Terindikasi Terlantar,Inventaritasi,Pemecahan Hak Atax Tanah,HGB |
| PENSERTIPIKATAN TANAH KOMUNAL HASIL REDISTRIBUSI SEBAGAI SOLUSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI BEKAS ANGGOTA GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) (STUDI KASUS KABUPATEN ACEH BESAR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Tanah komunal,redistribusi tanah,pensertipikatan |
| PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (STUDI DI KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pelaksanaan,administrasi pertanahan,pemerintah kahirahan,problematika |
| PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH KABUPATEN LENGKAP (PTKL) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Program Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap,sengketa tanah,Kabupaten Bekasi,pendaftaran tana,kualitas data spatial |
| PROBLEMATIKA TANAH GOGOLAN DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Gogolan,Konverst,PTSL,Sertipikat Pengganti Karena hilang,Konsolidasi Ta |
| ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI DAERAH RAWAN BANJIR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Banjir,Indragiri Hilir,Kesesuaian Lahan,RTRW,T |
| PROYEKSI PENGGUNAAN LAHAN DI KOTA KEDIRI TAHUN 2034 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penggunaan lahan,Proyeksi,MOLUSCE |
| PROBLEMATIKA PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA TAHUN 2024 DI KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Problematika,Temanggung,SOAR |
| DAMPAK PENGADAAN TANAH TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYAKARAT PADA PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG (STUDI DI DESA TEGALLUAR, KECAMATAN BOJONGSOANG, KABUPATEN BANDUNG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Dampak Sosial,Dampak Ekonomi,Kereta Cepat Jakarta,Bandung |
| POTENSI DAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN TERHADAP KONDISI SOSIAL ΕΚΟΝΟΜΙ MASYARAKAT (Studi di Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang. Kabupaten Badung - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan Bendungan,Dampak Sosial,Dampak Ekonomi,Masyarakat Terkena,Masyarakat Terdampak,Perlindungan Sosial |
| PENYELESAIAN BIDANG TANAH BERSERTIFIKAT YANG TUMPANG TINDIH PASCA PENETAPAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kota Lengkap,tumpang tindih,efektivitas,pertanahan,sertipikat |
| ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
| TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA DENGAN TANAH MASYARAKAT OSTUM DI DESA DENGKENG KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Kas Desa,Tukar Menukar,Aset Desa,Pengelolaan Aset Desa |
| PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PELAYANAN PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BERUSAHA MELALUI APLIKASI ONLINE SINGLE SURMISSION (OSS) DI KOTA SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,KKPR,Perizinan BerusahaOnline Single Submission,OSS |
 | MENGGADAIKAN BUMI BANK DUNIA PEMISKINAN LINGKUNGAN DAN KRISIS PEMBANGUNAN - INFID (International NGO Forum on Indonesia Development) - 1999 - Bank Dunia,Pembangunan Dunia |
 | BISNIS PENGANTAR - Ilmu Bisnis |
