TEORI HUKUM KRITIS KAJIAN TENTANG POSISI HUKUM DALAM MASYARAKAT MODERN.

Land Acquisition - An Examination of The Principles of Law Governing the Compulsory Acquisition or Resumption of Land in Australia and New Zealand

HUKUM SAKRAL DAN HUKUM SEKULER STUDI TENTANG KONFLIK DAN RESOLUSI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

POKOK-POKOK SOSILOGI HUKUM EDISI BARU

MANAJEMEN STRATEGIS PEMBANGUNAN HUKUM

KOMPILASI HUKUM ISLAM

Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara

PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN YANG RESPONSIF (HASIL PENELITIAN SISTEMATIS DAN STRATEGIS STPN TAHUN 2019)

Eksistensi Desa Adat Dan Desa Dinas di Bali

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN PENCERAHAN UNTUK MEMAJUKAN PEMERINTAHAN BIROKRASI INDONESIA DI BELANTARA KORUPSI POLITIK

TATA RUANG MASYARAKAT BADUY

MENGKAJI ULANG STRATEGI-STRATEGI PEMBANGUNAN

HUKUM RESPONSIF

TANAH TERLANTAR ASAS DAN PEMBAHARUAN KONSEP MENUJU PENERTIBAN

MENINJAU ULANG PENGATURAN HAK ADAT

PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH ANTARA EIGENAAR DAN BEZITTER STUDI KASUS TANAH Ex eigendom no. 775a kelurahan Mayangan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan

STRATEGI PENCAPAIN TARGET KINERJA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP(PTSL) DAN LAYANAN RUTIN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG DAN KABUPATEN BANTUL

RESPON PERANGKAT DAN MASYARAKAT DESA TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTYERI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN PENDFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI DESA TARUBA, KECAMATAN SAHU, KABAUPATEN HALMAHERA BARAT

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DI KABUPATEN KARANGANYAR (STUDI PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM WOSUSOKAS DAN JEMBATAN KRAGAN)

POTENSI DAMPAK PENYEDERHANAAN ALAS HAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LAHAT