majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Edisi 211.22 Maret-28 Maret 2016 KKT Luar Biasa OKI Palestina Tidak Pernah Sendiri

Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Edisi 209.08 Maret-14 Maret 2016 Akhirnya Revisi UU KPK Ditunda.

Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Edisi 208.01 Maret-07 Maret 2016 Data Anak Melalui KIA

Majalah Mingguan Warta perUndang-Undangan Edisi 215.19 April-25 April 2016 Menggugat Licecce To Kill Densus 88

Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Edisi 214.12 April-18 April 2016 Irjen Pol Moechgiyarto Tantangan Berat KAMTIBMAS.

Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Edisi 206.16 Februari-22 Februari 2016 Kerata Api Cepat terkesan Tak Kompak.

Majalah Mingguan Warta perundang-Undangan Edisi 204.02 Februari-08 februari 2016 Pro dan kontra UU Antiterorisme.

Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Edisi 198.22 Desember-28 Desember 2015 Membaca Kemarahan Presiden Jokowi

Majalah Mingguan Warta Perundang-Undangan Edisi 197.15 desember-21 Desember 2015 Tarik Ulur Pemilihan Capim KPK.

Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Edisi 203.26 Januari-01 Februari 2016 Semangat Baru DPR?

Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Edisi 196.08 Desember-14 desember 2015 Penetapan upah Di Jawab dengan Mogok.

Majalah Mingguan Warta PerUndanga-Undangan edisi 05 januari-11 Januari 2016 Berantas Ilegal Fishing Dengan SATGAS.

Majalah Mingguan warta PerUndang-Undangan Edisi 207.23 Februari-29 Februari 2016 tentang( Menolak ) revisi UU KPK

Majalah mingguan warta per undang-Undangan edisi 202.19 januari-25 januari 2016 Gugatan Negara Yg Di Tolak Hakim.

Majalah mingguan warta perUndang-Undangan Edisi 205 Februari-15 Februari 2016 Program Pro Rakyat Walikota Kupang.

Majalah mingguan warta perUndang-Undangan edisi 213.05 April-11 April 2016 Irman Gusman berakhir?.

Majalah Mingguan Warta Edisi 196. 08 Desember-14 Desember 2015: Penetapan Upah Di Jawab Dengan Mogok

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Melalui Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia = Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Negatif Bertendens Positif = Telaahan Krisis Sistem Pendaftaran Tanah Positif Antara Peluang dan Tantangan = Memudarnya Partisipasi Lokal Vs Menguatnya Peran Kelompok Elit Dalam Ruang Kebijakan Negara: Progam PPAN Jasinga = Krisis Petugas Ukur Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah = Peran Kepala Desa/Lurah Dalam Pensertipikatan Tanah.

Mengenal Filsafat Pancasila - Pendekatan Melalui Metafisika, Logika dan Etika