Pikiran Kritis Untuk Rakyat Indonesia

Keterangan Pertanggungjawaban Gub. Ka.DI Yogyakarta

Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah Istimiwa Yogyakarta

Konflik Sosial Proses Ganti Rugi Lahan dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo

PENGUASAAN TANAH-TANAH PERUSAHAAN UMUM KERETA API DI KABUPATEN TEMANGGUNG DITINJAU DARI HUKUM TANAH NASIONAL.

Hukum Hak Tanggungan

STUDI PELAKSANAAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KAB. TEMANGGUNG PROP. JAWA TENGAH

STUDI DAMPAK PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE INDUSTRI TERHADAP MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI ZONA INDUSTRI DI KEC. CIMANGGUNG KAB. SUMEDANG

Tanggung Jawab Pejabat Pemuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Penuatan Akta Otentik

Peranan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Pembuat Akta Jual Beli Tanah

Tanggung Jawa Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang Berisiko Wanprestasi Terhadap Debitur di Kota Yogyakarta

Kedudukan Hukum: Surat Kuasa Membebankan hak Tanggungan (SKMHT) Atas Tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Sleman

Tanggung jawab dan kedudukan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap surat kuasa pembebanan hak tanggungan (SKMHT)

Tanggung jawab dan akibat hukum pembuatan akta PPAT di kantor PPAT Aries Djoko Suryono,S. H. Kabupaten Bantul

Pweran dan Tanggung Jawa Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) Dalam Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB)

Tinjauan pelaksanaan pendaftaran akta pemberian hak tanggungan di kantor pertanahan setelah berlakunya undang-undang hak tanggungan

peranan pejabat pembuat akta tanah ( PPAT ) dalam Rangka Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melaului Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT)

Implementasi Pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan oleh PPAT.

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli tanah.

STUDI TENTANG TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT TANPA MELALUI LEMBAGA HAK TANGGUNGAN Dl WILAYAH BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MARTADINATA KOTA MALANG