ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Hak-Hak Konsumen

Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis

Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah - Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Pengelolaan Keuangan BPN - seri I Penyusunan Anggaran

Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis

Mutiara Perubahan Inovasi dan Emansipasi Desa Dari Indonesia Timur

Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - (Keppres. Nomor 42 Tahun 2002)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

MANAJEMEN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN TUGU TITIK DASAR TEKNIK PENGUKURAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULONPROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Buku Pintar Perencanaan dan Penganggaran Desa

PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN DI KOTA BAU-BAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

STUDI PENERAPAN APLIKASI STAND ALONE SYSTEM (SAS)DALAM PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pelanggaran Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Tegal

Mendahulukan si Miskin : Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat

Jeritan Bangsa : Rakyat Papua Barat Mencari Keadilan

Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi - Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum