Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 14A Tahun 1980 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

KEPPRES 29/30 1984 (Pengganti) KEPPRES 14 A Th.1980

Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Edisi 210.15 Maret-21 aret 2016 Pengampunan Pajak Atau Potong Anggaran.

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah )

Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court -

PERAN KELOMPOK MASYARAKAT SADAR TERTIB PERTANAHAN (Pokmasdartibnah) DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PRONA

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK MELALUI PROGRAM LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) DI KELURAHAN SUDIANG RAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR PROPINSI SULAWESI SELATAN

PELAKSANAAN PENYERAPAN ANGGARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

Kotamadya Dati II Palangkaraya Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 1984/1985 B2 PUBLIKASI No. 419

Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II - Kurikulum Untuk Abad ke 21

Plagiarisme : Pelanggaran Hak Cipta dan Etika

Buku Pintar Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Pokok-Pokok Kebijaksanaan,Perencanaan, Pemprograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional

Refleksi dan Aksi untuk Rakyat

Tanjuk rencana : Menuju Lembaga Diklat Pemerintah Profesional "partisipasi" untuk mencapai efektifitas dalam pendidikan dan pelatihan (Diklat) pegawai negeri sipil. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Diklat tahun Anggaran 2013.

Departemen Keuangan republik Indonesia Direktorat jenderal Anggaran: Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eks Klusif Rasial

PETUNJUK PENANGANAN MASALAH ORGANISASI EKSKLUSIF RASIAL. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran.

Laporan Tahunan Tahun Anggaran 1995/1996

STUDI MANAJEMEN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 s/d 2000/2001