PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: anggaran
KATA KUNCI: anggaran
 | IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI TATA RUANG (SITARU) DALAM PELAYANAN INFORMASI RENCANA TATA RUANG BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - SITARU,Rencana Tata Ruang,150 25010 |
| MEDIASI TIPOLOGI SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN PENYELESAIANNYA DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sengketa Tanah |
| PROBLEMATIKA DAN UPAYA PENYELESAIAN IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Implementasi,Sertipikat Elektronik,Permasalahan |
| PERAN TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM PENGUATAN SKEMA LEGALISASI ASET PERMUKIMAN DI ATAS AIR (STUDI DI KAMPUNG BULANG KOTA TANJUNGPINANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Gugus Tugas Reforma Agraria,Legalisasi Aset,Perm |
| STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH KLUSTER 4 UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KOTA LENGKAP (STUDI KASUS KELURAHAN AWIYO, DISTRIK ABEPURA, KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kluster 4,Kualitas Data Pertanakan,PTSI,Kota Lengkap,Analis SWOT Metode PELITΑ ΤΕΡΑ� |
| ANALISIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH OBJEK LANDREFORM AKIRAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) (STUDI KASUS DI DESA OKO-OKO KECAMATAN POMALA KABUPATEN KOLAKA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Redistribusi Tanah,Reforma Agraria,Peralihan Hak,Kepastian Hukum,Hukum Agraria |
| PENILAIAN KESESUAIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MELALUI PERNYATAAN MANDIRI BERDASARKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI WILAYAH KABUPATEN PASURUAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pernyataan Mandiri,Pengendlian Pemanfaatan Ruang |
| ANALISIS PROBLEMATIKA DAN SOLUSI DALAM LAYANAN ROYA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Layanan Pertanahan Elektronik |
| KESESUAIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG TERHADAP LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DI KAWASAN PERKOTAAN KELURAHAN SABILAMBO KECAMATAN KOLAKA KABUPATEN KOLAKA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Rencana Detail Tata Ruang,Lahan PErtanian Pangan |
| ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI MENDEKAT, MERAPAT MENYELURUH (3M) DALAM PENETAPAN LOKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTSL,Pendaftaran Tanah,Strategi 3M,Implementasi Strategi |
| STRATEGI PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN ASET JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pensertipikatan aset,jalan kabupaten,strategi pelaksanaan,Kabupaten Karo,aset daerah |
| UPAYA PENYELESAIAN BIDANG TANAH KLUSTER 4 PROGRAM PENDAFTARAN TANAH KABUPATEN LENGKAP DI KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTKL,Bidang Tanah K4,Peningkatan Kualitas Data,Kabupaten |
| ANALISIS PROSES INTEGRASI DATA GEOSPASIAL MELALUI GEOPORTAL KLATEN DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM SATU DATA KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Integrasi Data Geospasial,Geoportal Klaten,Satu Data Klaten,5M,Pengelolaan Data Spasial |
| PROSES PELAKSANAAN PENATAAN ASET PADA TANAH TIMBUL DI DESA DOROREJO, KECAMATAN TAYU, KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penataan Aset,Tanah Timbul,Identifikasi Indikatif Tanah Objek Reforma Agraria |
| PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
| PELAKSANAAN ALIH MEDIA SURAT UKUR PADA LAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Modernisasi Layanan Pertanakan,Alih Media,Surat Ukur,Strategi |
| PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PROSES RELOKASI PERMUKIMAN WARGA PASCA BENCANA BANJIR DI KELURAHAN RUA, KOTA TERNATE - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Relokasi permukiman,bencana hanjir,penyediaan tanah,partisipas masyarakat |
| IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi Kebijakan,Sertipikat Elektronik,Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik |
| PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN MELALUI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PERTANAHAN UNTUK USAHA PERTANIAN DAN PETERNAKAN (STUDI DI KALURAHAN SIDOHARJO, KAPANEWON TEPUS, KABUPATEN GUNUNGKIDUL) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Aset Desa,Tanah Kalurahan,Pemanfaatan Tanah Kalu,BKK Pertanahan,Usaha Pertanian,Usaha Peternakan |
| ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
