PENYEBAB DAN DAMPAK PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NONPERTANIAN DI DESA TRIHANGGO KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MENENTUKAN CALON LOKASI PRONA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN DI KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUI PROGRAM USAHA MIKRO DAN KECIL OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI : Kasus Kegagalan di Kabupaten Bangli

PERANAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH DI DESA PEJATEN KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI

EVALUASI PELAKSANAAN LARASITA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI (Studi di Desa Batannyuh Kecamatan Marga)

PEMANFAATAN NETWORK ANALYST SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PENENTUAN BIAYA TRANSPORTASI PELAYANAN PERTANAHAN

SISTEM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA BAGI PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Madigondo, Kecamatan Takeran dan Desa Bandar, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan)

Hukum Anggaran Negara

Himpunan Peraturan Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah

Kebijakan Publik - Formulasi, Implemen dan Evaluasi

Keppres 24 1995 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pengganti KEPPRES No.16 Tahun 1994

Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran

Pengelolaan Keuangan Badan Pertanahan

Keppres No. 24 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No.16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara

Warta Perundang-Undangan 2007

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Ditetapkan pada tangga 28 April 1995

Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak

Informasi Hukum Pertanahan Yang Berkaitan Dengan Rumah Susun