Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata

EVALUASI PELAKSANAAN LAND OFFICE COMPUTERIZATION (LOC) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

STUDI MANAJEMEN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 s/d 2000/2001

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN KONFLIK YANG DITIMBULKAN(STUDI KASUS PENGADAAN TANAH PERLUASAN BANDARA KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)

Hak-Hak Konsumen

Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis

Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah - Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Pengelolaan Keuangan BPN - seri I Penyusunan Anggaran

Meluruskan arah Pelestarian Keanekara

Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis

Bahaya Pergerakan Islam

Mutiara Perubahan Inovasi dan Emansipasi Desa Dari Indonesia Timur

Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - (Keppres. Nomor 42 Tahun 2002)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

OKUPASI AREAL HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN) VIII (PERSERO) KEBUN TALUNSANTOSA DI KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG

MANAJEMEN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN TUGU TITIK DASAR TEKNIK PENGUKURAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULONPROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA