Majalah Mingguan Warta PerUndang-Undangan Edisi 210.15 Maret-21 aret 2016 Pengampunan Pajak Atau Potong Anggaran.

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah )

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan - Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 1975

Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court -

Kebudayaan: Sebuah Agenda Dalam Bingkai Pulau Timor dan Sekitarnya

Muslimah Career Mancapai Karir Tertinggi di Hadapan Allah, Keluarga, dan Pekerjaan

1001 Peraturan Paling Konyol Sedunia

Interupsi ! Untuk Rakyat

Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam

RESPONS MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MUSEUM KARST DUNIA DI DESA GEBANGHARJO, KECAMATAN PRACIMANTORO,KABUPATEN WONOGIRI

INOVASI PELAYANAN PERTANAHAN(STUDI KASUS PROGRAM ONE DAY SERVICE DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I)

DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA PERTANIAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIANNYA DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN DANAU TELUK KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

PERAN KELOMPOK MASYARAKAT SADAR TERTIB PERTANAHAN (Pokmasdartibnah) DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PRONA

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK MELALUI PROGRAM LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) DI KELURAHAN SUDIANG RAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR PROPINSI SULAWESI SELATAN

Menjadi Tetangga Nabi di Surga

PELAKSANAAN PENYERAPAN ANGGARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

Majalah Buletin Siaran Pemerintahan Propinsi DIY : Permasalahan Narkoba tidak bisa dianggap enteng=pentinya informasi bagi masyarakat=mewaspadai kejahatan ciber=Masyarakat dan pemerintah propinsi DIY mengirim bantuan kemanusiaan Bengkulu.

Peta Populasi Ternak Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah