PELAKSANAAN PELAYANAN SISTEM LOKET TERHADAP KETEPATAN WAKTU PROSES PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PEMEGANG HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL DIKABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSINUSA TENGGARA BARAT PASCA PENGADAAN TANAH

KAJIAN TERHADAP ASPEK HUKUM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH SWADAYA DI KELURAHAN BERINGIN RAYA KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PADA KAWASAN PERUMAHAN DI WILAYAH KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG PROPINSI LAMPUNG

PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN DALAM MEWUJUDKAN PENDAFTARAN TANAH YANG MUDAH DAN MURAH DI KELURAHAN CAMPANG RAYA KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG

PELAKSANAAN PENINGKATAN HAK ATAS TANAII UNTUK RUMAH SANGAT SEDERHANA (RSS) DAN RUMAH SEDERHANA (RS) DI KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINS1 LAMPUNG

KEBIJAKSANAAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT PADA DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PI (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG

STUDI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI WILAYAH KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK POLA AJUDIKASI SWADAYA MASYARAKAT DI KELURAHAN WAY KANDIS KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

MEKANISME PEMBANGUNAN BASIS DATA PERTANAHAN MELALUI KEGIATAN GEO KKP(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur)

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN KONFLIK YANG DITIMBULKAN(STUDI KASUS PENGADAAN TANAH PERLUASAN BANDARA KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)

KAJIAN KINERJA PETUGAS UKUR MENUJU REFORMASI BIROKRASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat)

Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi

Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 di Kabupaten Semarang Prop,Jawa Tengah.

Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kering Untuk Pengembangan Usaha Pertanian Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

'Petani Penggarap dan Pengusaha Perkebunan': Dinamika Penguasaan dan Konflik Pertanahan dalam Kasus Reklaming Lahan di Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun,Sumatera Utara.

Hak Kepemilikan dan Penguasaan Atas Tanah Pulau-pulau Kecil di Prop.Sulawesi Selatan.

Perkembangan konflik yang terjadi dan strategi penyelesaian konflik di Tapos Kab.Bogor.