Pembahasan Hukum - Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia

Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat

PENGARUH PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP JUMLAH SERTIPIKAT YANG DIHIPOTIKKAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

PERANAN PENDAFTARAN TANAH DALAM PEMBERIAN HIPOTIK/CREDIETVERBAND DI KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG.

Pertanian Menjawab Tantangan Ekonomi Nasional - Argumentasi Teoritis, Faktual dan Strategi Kebijakan

FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN DI DESA PONCOSARI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

PENGARUH PEMANFAATAN UANG GANTI KERUGIAN DARI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERLUASAN BANDARA ADI SUMARMO TERHADAP PENDAPATAN BEKAS PEMILIK TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOYOLALI.

STUDI KASUS-KASUS PERTANAHAN DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG.

EVALUASI PEMANFAATAN PETA DASAR FOTOGRAMETRI DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SPORADIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG.

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA BANDA ACEH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA REKLAMASI PANTAI DI DESA BANDARAN KECAMATAN TLANAKAN KABUPATEN DATI II PAMEKASAN.

EVALUASI SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN KAITANNYA DENGAN INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1996 DI KODYA DATI II UJUNG PANDANG.

STUDI MENGENAI SERTIPIKAT ASLI TAPI PALSU (ASPAL) DAN GANDA DI KABUPATEN DATI II BEKASI PROPINSI JAWA BARAT.

HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN BANJARBARU PROPINSI KALIMANTAN SELATAN.

Contoh Akta Notaris dan Akta Di Bawah Tangan : Buku V

Serial Contoh Akta Notaris Dan Akta Di Bawah Tangan Buku IX Mengenai Terbitan Waran

Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila - Untuk Perguruan Tinggi