STUDI PELAKSANAAN KONSULIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA AMANAH KEC.AMANAH KAB. DATI II MALUKU TENGAH

Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia

STUDI PENGUASAAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH PADA KAWASAN KHUSUS KAMPUNG BETING KOTAMADYA DATI II PONTIANAK

Apa Perlu Rakyat Jadi Presiden

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyediaan Tanah dalam Rangka Penanaman Modal Terkait Dengan Perlindungan Masyarakat adat Atas Hak Ulayat

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

Dasar-Dasar Hukum Perumahan

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH {PPAT) DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH Dl KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH MASYARAKAT SUKU ANAK DALAM Dl DESA SUNGAI BERINGIN KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

Kedudukan Anak DiBawah Umur Sebagai Pihak Dalam Komparasi Akta Peralihan Hak Atas Tanah

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

UJI TERHADAP HASIL HITUNGAN LUAS BIDANG TANAH YANG DILAKSANAKAN SECARA SEMIGRAFIS PADA PENSERTIPIKATAN MASSAL SPORADIK Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA

Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi - Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

POLA PENYEBARAN PRODUKSI SERTD7IKAT HAK ATAS TANAH SEBELUM DAN SESUDAH PP No. 24 TAHUN 1997 DIKABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PENGUSAHA INDUSTRI KECIL DI DESA CELUK KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)