Kotamadya Dati II Palangkaraya Letak Yang Direncanakan. C. Publikasi No. 419.

Menjadi Orang Tua Efektif Petunjuk Terbaru Mendidik Anak Yang Bertanggung Jawab

Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan

Minangkabau dan Adatnya : Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah

Perlindungan Anak - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Tahap-Tahap Perkembangan Moral

The Essential Career Compass : Menentukan Arah Karier Anda

Sengketa

Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah

Peduli Kemiskinan - Buku Seri Lebih Dekat Dengan SBY

Sengketa Agraria:Pengusaha Perkebunan Melawan Petani

Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia

Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan: Kumpulan Makalah-Makalah Seminar

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT DALAM MENSERTIPIKATKAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KODYA PONTIANAK.

PENGARUH PENGAWASAN KEPALA KANTOR TERHADAP PERSONIL DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PONTIANAK PROP. KALBAR.

KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KELURAHAN PARIT TOKAYA KEC. PONTIANAK SELATAN KOTAMADYA PROP. KALBAR.

Sistem Politik Indonesia (Kestabilan, Peta Kekuatan Poliktik dan Pembangunan)