DAMPAK PENGGUNAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERLUASAN TANGKI MINYAK PERTAMINA TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN MASYARAKAT YANG TERKENA PEMBEBASAN DI KOTA ADMINISTRATIF CILACAP.

Hukum Penanaman Modal di Indonesia

Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Tanggungan - Buku I

Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti

PENGGUNAAN SERTIPIKAT TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM UPAYA MEMENUHI KEBUTUHAN USAHA BIDANG INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BANK DALAM MEMANFAATKAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKALAN.

PENGARUH PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA DAN PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT INDUSTRI KECIL DI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN DAERAH

STUDI TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SARANAN TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKALAN.

Hukum Hak Tanggungan

STUDI TENTANG PENDAPATAN DAERAH DARI BIDANG PERTANAHAN DI KOTAMADYA DATI II MAGELANG

STUDI PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DALAM KAITANNYA DENGAN RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam menjamin kepastian hukum peralihan hak atas tanah.

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

STUDI TENTANG TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT TANPA MELALUI LEMBAGA HAK TANGGUNGAN Dl WILAYAH BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MARTADINATA KOTA MALANG

Peran Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pelaksanaan Pembuatan akta jual beli hak milik atas tanah pekarangan.

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

STUDI TENTANG PENINGKATAN PENERIMAAN PEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN Dl KECAMATAN ALOK KABUPATEN SIKKA PROVINSINUSA TENGGARA TIMUR

Ego Manusia Dalam Pemikiran Eksistensialistik Muhammmad Iqbal

Kebijakan Pemberian HGU & Pengendalianya Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat & Keberlanjutan Ekologis.