PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: amin
KATA KUNCI: amin
 | KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Ketidaksesuaian,Lahan Sawah Dilindungi,Rencana Tata Ruang Wilayah Purworejo |
| PROBLEMATIKA TANAH GOGOLAN DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Gogolan,Konverst,PTSL,Sertipikat Pengganti Karena hilang,Konsolidasi Ta |
| PENYELESAIAN TANAH SISA PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BOGOR OUTER RING ROAD (BORR) SEKSI IIIB DI KELURAHAN KAYUMANIS, KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pengadaan tanah,tanah sisa,ganti kerugian,BORR Seksi IIIB,kepastian hukum,dampak sosial ekonomi |
| PENATAAN KAWASAN KOLONIAL PROBLEMATIKA PENGUASAAN TANAH KAMPUNG HERITAGE KAYUTANGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penguasaan Tanah,Penataan Kawasan,Hak Adat,Hak Barat,Heritage |
| EVALUASI APLIKASI SENTUH TANAHKU BERDASARKAN TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tingkat Kepuasan,Sentuh Tanahku,Evaluasi |
| MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI SEBAGIAN WILAYAH KALURAHAN CONDONGCATUR, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - minat masyarakat,pendaftaran tanah,hak milik |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - persepsi masyarakat,sertipikat elektronik,layanan pertanahan,digitalisasi |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRANSFORMASI DIGITAL SERTIFIKAT ANALOG MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Transformasi digital,Sertipikat elektronik,Persepsi masyarakat |
| PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MENUJU PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Penataan Kelembagaan di Kelurahan Ngampilan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pekerjaan Layak,Penataan Kelembagaan,Pertumbuhan Ekonomi,Reforma Agraria,Tujuan,Pembangunan Berkelanjutan,TPB |
| PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL BIDANG TANAH TERPETAKAN (KW 1,2 DAN 3) TERIDENTIFIKASI TUMPANG TINDIH DI KELURAHAN MIROTO, KECAMATAN SEMARANG TENGAH, KOTA SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Bidang Tanah Terpetakan,Kualitas Data,Tumpang Ti |
| PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PROSES RELOKASI PERMUKIMAN WARGA PASCA BENCANA BANJIR DI KELURAHAN RUA, KOTA TERNATE - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Relokasi permukiman,bencana hanjir,penyediaan tanah,partisipas masyarakat |
| UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN SERTIFIKAT GANDA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Ganda,Faktor Internal,Faktor Ekstermal |
| ALTERNATIF PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH PON XX MIMIKA (Di Desa Minabua, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penyelesaian Ganti Rugi |
| PROBLEMATIKA PENGUMPULAN DAN PEMBERKASAN DATA YURIDIS PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Data Yuridis,Pengumpulan,Pemberkasan,Problematika,PTSL |
| PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ASET EKS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) (Stadı Kases di Kantor Pertanahan Kota Bogor) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - aset eks BLBI,sertipikat tanah,tumpang tindih |
| ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
| PENYELESAIAN SERTIPIKASI ASET TANAH PEMERINTAH KOTA BOGOR SOLUSI ATAS PROBLEM DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikasi aset,tanah pemerintah,Kota Bogor,koordinasi,sertipikat elektronik |
| PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KUALITAS PELAYANAN TERHADAP INDERS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Pelayanan,Indeks Kepuasan Masyarakat,program Pelataran,Kantor Pertanahan Kabupaten Bog |
| KEGIATAN PENDATAAN TANAH NEGARA BEBAS DALAM RANGKA PENYEDIAAN TORA DI DESA SIMAN, KECAMATAN KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendataan TORA,tanah negara bebas,reforma agraria,redistribusi tanah,Tim GTRA |
| SISTEM TENURIAL MASYARAKAT FLORES TIMUR MEMBANDINGKAN KONSTRUKSI BUDAYA SUKU GORAN TOKAN DAN SUKULAMA YOKAN DALAM MEMPERSEPSIKAN SERTIPIKAT DAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Tenurial,Sertipikat Hak Atas Tanah,Konstruksi Budaya,Masyarakat Adat,Flores Timur |
