STUDI TENTANG PENSERTIPIKATAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTA RA

PERANAN PEMANFAATAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA BANDUNG UNTUK PENYEDIAAN TANAH BAGI PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

SISTEM PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Faktor Pendorong Dan Penghambat Pendaftaran Konversi Tanah milik Adat untuk Jaminan Kepastian hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara

STUDI MENGENAI PENDAPATAN DAERAH DARI BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

STUDI TENTANG PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN

PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE DALAM UPAYA MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

KETERSEDIAAN PETA PENDAFTABAN UNTUK SETUP DESA Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN BISNIS PROPERTI DI KABUPATEN SLEMAN

PENGADAAN TANAH UNTUK LOKASI PEMBORAN SUMUR EKSPLORASI PANAS BUMI DANPEMBANGUNANPEMBANGKITLISTRIK TENAGA PANAS (PLTP) OLEH PERTAMINA DI DESA SILANGKITANG KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN TAPANULIUTARA PROP1NSI SUMATERA UTARA

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KONTRIBUSI BIDANG PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

STUDI PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM RANGKA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENGARUH HAK TANGGUNGAN TERHADAP MOTIVASI MASYARAKAT DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK MENURUT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PROVINSIJAWA BARAT

STUDI PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH TRANSMIGRAN PADA LOKASI TRANSMIGRASI DI KECAMATAN LADONGI KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 Dl KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE TAHUN 1996 SAMPAI TAHUN 2000

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 DIKANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG PROPINSIJAWA TIMUR

INVENTARISASI KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN PETA-PETA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA