SIAPKAH PENDUDUK MENGHADAPI ANCAMAN MULTIBENCANA DI PERDESAAN ?

MEMBINGKAI BAYANG-BAYANG

KALIMANTAN TENGAH DALAM PUSARAN PROYEK PERUBAHAN IKLIM PEMENUHAN HAK-HAK MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN DAN IMPLEMANTASI

CENTRAL KALIMANTAN IN THE SWIRLING STORM OF CLIMATE CHANGE PROJECT

Sendi-Sendi Hukum Agraria

Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

PENGANTAR HUKUM SUMBER DAYA ALAM

Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 2 No. 1 Mei 2016: Penataan hubungan hukum dalam penguasaan dan pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria; Politik hukum pengelolaan perkebunan berbasis prinsip-prinsip hak asasi manusia; Integrasi penataan pertanahan dalam kerangka penataan wilayah pesisir dan lahan atas terpadu; Bertani diantara himpitan tambang; Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan one map policy; Computer assisted mapping potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mendukung perlindungannya; Kajian upaya pengendalian penggunaan tanah di kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah; Assessment sales ratio, suatu alat pengukur kinerja penetapan NJOP.

HUMA MAYA

AMBANG KORONA

MENYOAL PRAKTIK KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI "KAWASAN HUTAN"

PENERAPAN PENDEKATAN FORMALITASISTIK DALAM PENEMUAN HUKUM ADAT OLEH HAKIM: STUDI KASUS SENGKETA SURAT KETERANGAN TANAH ADAT DI KALIMANTAN TENGAH

PENELITIAN PENGATURAN PENGUASAAN TANAH DI WILAYAH PERAIRAN STUDI KASUS WILAYAH PESISIR, PULAU-PULAU KECIL, DAN SUNGAI BESAR DI PROVINSI KAPULAUAN RIAU, JAWA BARAT, DAN KALIMANTAN BARAT

PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA RAKYAT DAN BUDAYA

Reforma Agraria : Menyelesaikan Mandat Konstitusi

SERTIPIKASI TANAH ASET PEMERINTAH PASCA PENGADAAN TANAH (Studi Kasus Pengadaan Tanah Bandar Udara Nanga Pinoh Kabupaten Melawi)

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI SERTIPIKASI TANAH ASET PEMERINTAH KOTA PONTIANAK (Studi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Kalimantan Barat)

KARYA KREATIF JURNALISTIK JAWA

ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA

TUKANG SAPU JADI PROFESOR