STUDI PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM RANGKA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENGARUH PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH Dl KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KOORDINASI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PASAR DAN TERMINAL SERTA PELATARAN PARKIR KASUS DI KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PENENTUAN KALA PEMUTAKHIRAN DATA NILAI PASAR TANAH BERDASARKAN BESAR DAN POLA NILAI PASAR TANAH SERTA BESAR POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN BAGI DAERAH (Studi di Bagian Wilayah Kota Yogyakarta, Pinggiran Kota, Dan Desa)

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

STUDI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA TANAH YANG TELAH DIBERI IZIN LOKASI DI KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN PROPINSI IiALIMANTAN TIMUR

STUDI TENTANG PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Alkulturasi Masyarakat Jawa dan Banjar Dalam Penguasaan Tanah (Studi di Kab.Banjar Prop. Kalimantan Selatan).

Status Penguasaan Tanah Pasca Konflik Etnis di Kabupaten Sambas Prop,Kalimanta Barat.

Akulturasi Masyarakat Jawa dan Banjar Dalam Penguasaan Tanah (Studi di Kab.Banjar Prop. Kalimantan Selatan).

Tumpang Tindih Aturan Hukum Keagrariaan di Propinsi Kalimantan Selatan.

Karakteristik Persoalan Agraria Pulau-pulau Kecil (Studi Kasus Pulau Sebuku Kabupaten Kota Baru Propinsi Kalimantan Selatan).

Provil dan Valuasi Ekonomi Dapak Penambangan Batubara di Kalimantyan Timur.

Hak-Hak Konsumen

Pengaburan batas Negara dan Upaya Pencegahannya di Wilayah Entikong Kab.Sanggau Kalimatan Barat.

Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia

Administrasi pertanahan berbasis masyarakat sebagai penguatan aparat dan pemberdayaan masyarakat di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan

40 Tahun (1966-2005) Hubungan Indonesia - Korea Selatan

Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum

Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi