Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Singkawang

Perbuatan Pemerintah Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara Bekas Hak Barat Untuk Meningkatkan Kepastian Hukum

Akta Notaris/PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dari Warga negara Indonesia Kepada Warga negara Asing di Propinsi Bali

Pengelolaan Aspek Spasial Temporal Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Informasi Pertanahan Nasional

Kebijakan Pendaftaran Tanah Terhadap Tanah Yang Tidak Memiliki Alat Pembuktian Lengkap Dalam Rangka mempercepat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali

Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pelaksanaan Penetapan Batas Bidang Tnah (Hak Milik) pada Pendaftaran Tanah Sporadik Setelah Berlakunya PP Nomor 24 tahun 1997 dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlingdungan Hukum di Kabupaten Klaten

Analisis Strategi Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Access Reform Dalam Progam Reforma Agraria di Kabupaten Pemalang

Analisis Yuridis Pembebanan Hak Atas Tanah Baru di Atas Tanah Hak Milik Dalam Hubungannya dengan Kepastian Hukum di Bidang Penanaman Modal

Peran Kantor Pertanahan kabupaten Karanganyar Dalam Bidang Pelayanan Pertanahan di Era Otonomi Daerah

Penyederhanaan Sistem Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia

Pengaruh Konsulidasi Tanah Dalam Penataan Ruang

Perwilayahan Komoditas Pertanian Dalam Usaha Pengembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten wonogiri

Penyelesaian Pendaftaran Tanah Risalah Lelang Hak Atas Tanah Yang Obyeknya Dalam Perkara di Pengadilan

Strategi Komonikasi Dalam Upaya Penanganan dan Penyelesaian Tumpang Tindih (OVERLAP) Sertipikat Hak Atas Tanah

Pelanggaran Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Tegal

Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Bagi Utang Piutang yang Dijamin Dengan Sesuatu Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Pengaturan ijin lokasi dalam penatagunaan tanah oleh pemerintah kabupaten kota dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004

Posisi Hukum Institusi Badan Pertanahan Nasional Sebagai tergugat Dalam Sengketa Pertanahan pada Pengadilan Negeri di Serang

Status Hak Atas Tanah Pasca Konflik Etnis (Studi Tentang Kewenangan Pemerintah Kab.Sambas Dalam Menjaga Status Hak Atas Tanah yang di tinggalkan oleh pemiliknya sebagai akibat konflik etnis di kabupaten sambas,Propinsi Kalimanta Barat)