Hukum Pertambangan di Indonesia

Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat : Untuk Pembangunan Kepentingan Umum

99% Lulus Buta Warna

DINAMIKA NILAI TANAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DI KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR

Long Distance Relationship

Bumi Manusia

Panduan Hidup Sehat Mencegah Dan Mengobati Diabetes Mellitus

Buka Dulu Topengmu panduan Membaca Emosi dari Ekspresi Wajah

Analisis korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan - Faktor Penyesuaian Pajak Penghasilan (Kep.Men. Keu. No. 78/KMK.01) 1990

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan - Faktor Penyesuaian Penghituhgan Pajak Penghasilan

Petunjuk Pelaksanaan pemotongan pajak Penghasilan faktor Penyesuaian Penghitungan Pajak Penghasilan

Penggunaan Tanah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Daerah Pedesaan Propinsi Sumatera Utara Publikasi 215

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria di Indonesia = Reformasi Agraria: Momentum Keadilan dan Kesejahteraan = Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan Tanah dan Penambangan Pasir Besi di Urut sewu Kebumen = Belajar dari cilacxap: Kebijakan dari reforma Agraria atau Redistribusi Tanah = Membaca Karakteritris dan Peta Gerakan Agraria Indonesia = Legitimasi Identitas Adat dalam Dinamika Politik Agraria = RUU Pertanahan: Antara Mandat dan Pengingkaran Terhadap UUPA 1960 = Perkembangan Peraturan Mengenai redistribusi tanah dalam rangka reforma agraria di kabupaten Boyolali.

Menebus Impian

Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia

Tax review dan Strategi Perencanaan Pajak

Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan

DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA PERTANIAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIANNYA DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR