TINJAUAN KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK (Studi di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan )

STUDI PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi

Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia

Iklim dan Lingkungan

Ilmu Alamiah Dasar Untuk Perguruan Tinggi Non Eksakta dan Umum

Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum

Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta

Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah

Pola Kearsipan Modern Sistem Kartu Kendali

Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia

Seni Mencipta Makna Bagaimana Mengapresiasi Daya Pikir Secara Kreatif

Survai Tanah dan Evaluasi Lahan

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Prosedur dan Petunjuk Pembuatan Akta Pemilikan Hak Atas Tanah - Dilengkapi : Keppres No. 55 Tahun 1993, Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, Pembebasan Tanah

Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia - Dilengkapi : Akta Jaminan Fidusia, Ulasan Pokok-Pokok Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Statistika Dasar Untuk Pustakawan

Peraturan Pelaksanaan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 1999

Sosiologi Hukum

Tan Malaka, Gerakan Kiri, Dan Revolusi Indonesia - Jilid 2: Maret 1946 - Maret 1947

Undang undang Pelayanan Publik - Nomor 25 Tahun 2009