Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.

PEMANFAATAN CITRA SATELIT QUICKBIRD UNTUK PEMODELAN RAWAN SENGKETA PERTANAHAN DI KECAMATAN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA

KAJIAN NILAI TANAH DI DAERAH SUB URBAN (STUDI KASUS DI DESA TAMANTIRTO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL)

PEMANFAATAN FOTO UDARA DAN CITRA QUICKBIRD UNTUK EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN TAHUN 1995 - 2005

Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012

PEMBANGUNAN SISTEM KEARSIPAN BUKU TANAH SECARA DIGITAL PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGARUH VARIABEL NILAI TANAH (LAND VALUE)TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA SELOMARTANI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMANPROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGARUH PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA TERHADAP HARGA TANAH DI KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

ANALISIS NILAI SKOR VARIABEL KELAS JALAN TERBAIK SEBAGAI PENENTU NILAI TANAH MENGGUNAKAN MODEL PERSAMAAN REGRESI LINIER BERGANDA (Studi di Desa Nogotirto dan Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)

PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN DI KOTA BAU-BAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI LAYANAN ANGGOTA MASYARAKAT (LAYANGMAS) MELALUI LAYANAN WEB DAN APLIKASI MOBILE (ANDROID) (Uji Coba di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)

PERAN SEKSI SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA DALAM MENANGANI SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Blora)

Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP) Dalam Pembangunan Kerangka Dasar Kadaster Nasional(Suatu Tinjauan Aspek Hukum dan Teknis) - Gejala Kontestasi Lahan Pertanian : Pintu Masuk Perubahan Perdesaan DIY - Inisiasi Koperasi dalam peningkatan Aset dan Akses Redistribusi Tanah di Kab.Tasikmalaya - Partisipasi Masyarakat dalm Penataan Ruang Kota (Studi Kasus Penataan Kota Melalui Kegiatan Konsulidasi Tanah di Kota Palagkaraya) - Tantangan dan Hambatan dalam Mewujutkan Pembangunan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan) - Carut Marut Pengelolaan Administrasi Pertanahan Desa di Kalimantan Selatan (Studi di Kota Banjarbaru) - Peran Tokoh Dalam Dinamika Pertanahan di Kab.Purbalingga - Dimensi Kepemimpinan Lokal Dalam Menatakelola Sumberdaya Agraria (Pengalaman Koperasi Wangunwatie Karangnunggal Tasikmalaya) - Peran Citra Penginderaan Jauh Dalam Pengelolaan Sumberdaya Agraria - Pengelolaan Basis Data Penguasaan dan Pemilikan Tanah Dengan Pendekatan Basis Data Berorientasi Abyek.

A Survey Of Dutch Administrative Law

Dinamika Hutan Rakyat Di Indonesia

The Peasants' Charter - The Declaration of Principles and Programme of Action of The World Conference on Agrarian Reform and Rural Development

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN LANGKAT DAN KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA