PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: aksa
KATA KUNCI: aksa
 | ANALISIS PERMASALAHAN PENATAUSAHAAN ASET TANAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Aset tanah,Barang Milik Daerah,Penatausahaan |
 | PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL,Progres dan Problematika |
 | IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KECAMATAN PATIKABUPATEN PATI Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RDTR,Implementasi,Kendala |
 | KONTRIBUSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA PADA PENYELESAIAN PROBLEM GERONTOKRASI PERTANIAN DI KALURAHAN HARGOREJO KAPANEWON ΚΟΚΑΡ KABUPATEN KULONPROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - masalah gerontokrasi pertanian,PARA,generasi tua,generasi muda |
 | PENGGANTIAN TANAH KAS DESA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG (Studi di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa,Proyek Pembangunan Jalan Tol Kediri,Tulungagung |
 | PENGAMANAN ASET TANAH BELUM BERSERTIPIKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Aset Tanah,Pengamanan,Pemerintah Daerah |
 | PROGRES, PERMASALAHAN, SOLUSI DAN DAMPAK LEGALISASI ASET TANAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Progres,Permasalahan,Solusi,Dampak,Legalisasi Aset Tanah Pemerintah Daerah |
 | DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI KAWASAN SLEMAN TIMUR TERHADAP PERIZINAN PEMBANGUNAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lahan Sawah Dilindungi,LSD,Rencana Detail Tata Ruang,RDTRKetidaksesuaian |
 | ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN NILAI TANAH PASCA PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Kalurahan Sumberrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Nilai Tanah,Perubahan Nilai Tanah |
 | ANALISIS KETIDAKSESUAIAN ANTARA PENGGUNAAN TANAH DENGAN RDTR DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN KONDISI LINGKUNGAN FISIK DI KECAMATAN MLATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan tanah,RDTR,Ketidaksesuaian |
 | IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 16 TAHUN 2021 DALAM PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGUKURAN SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi,Dampak,Kantor Pertanahan,Seksi Survei dan Pemetaan,dan Pengukuran Bidang T |
 | DAMPAK PROGRAM PELATARAN TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PROGRAM PELATARAN (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelayanan publik,inovasi,reformasi birokrasi,Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan,Pelataran,Indeks Kepuasan Masyarakat,IKM |
 | EVALUASI PETUGAS PENILAI DALAM MELAKSANAKAN PENILAIAN UNTUK RUMAH TINGGAL DENGAN PENDEKATAN BIAYA UNTUK NJOP PBB-P2 DI KOTA SURABAYA (STUDI BADAN PENDAPATAN DAERAH, KOTA SURABAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Evaluasi,Pendekatan Biaya,Penilaian Properti |
 | EVALUASI KESIAPAN LAYANAN ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Layanan Elektronik,Evaluasi,Kesiapan |
 | PENATAUSAHAAN TANAH SULTAN GROUND DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 33 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penatausahaan,Tanah Sultan Ground,Problematika dan Solusi |
 | ANALISIS DAMPAK PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA TERHADAP STRUKTUR EKONOMI DAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA CANDI, KECAMATAN BANDUNGAN, KABUPATEN SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Struktur ekonomi,Pendapatan masyarakat |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN PADA PROGRAM PPTPKH SEBAGAI PENYEDIAAN SUMBER TORA DI KABUPATEN LAMONGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPTPKH,Pelepasan Kawasan Hutan,Reforma Agraria,TORA |
 | PELAKSANAAN PENATAAN AKSES BERBASIS KEMITRAAN PADA LOKASI PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT PASCA REDISTRIBUSI TANAH (STUDI DI DESA MEREJEMEG, KECAMATAN MASNI, KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penataan Akses,Kemitraan,Peremajaan Sawit Rakyat |
 | PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR (STUDI TANAH HGB PT. DELI SUPER) DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah terindikasi terlantar,penertiban,HGB |
 | MEKANISME, PROGRES, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG-SICINCIN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Mekanisme,Progres,Permasalahan,Solusi,Pengadaan Tanah |
